Thursday, January 24, 2008

Kasus Tanah Brimob 10 hektare

Polisi yang Dipecat Maki-maki Kapolri di Depan DPR

Jakarta, (Analisa)

Seorang polisi berpangkat Bripka, yang sudah dipecat, Saiful Syamsuddin nekad memaki-maki Kapolri Jenderal Pol Sutanto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III (bidang hukum) DPR di DPR RI, Jakarta, Kamis.

"Tangkap lima jenderal itu," kata Saiful dengan lantang sambil menunjuk ke Kapolri yang saat itu sedang menjawab pertanyaan salah satu anggota Komisi III.

Teriakan lantang dari atas balkon itu membuat suasana sidang terhenti dan semua yang hadir menoleh ke arah Saiful.

"Saran dan pendapat itu dibenarkan oleh undang-undang," teriak Saiful lagi dengan lebih lantang.

Suasana pun menjadi gaduh sehingga membuat sejumlah anggota polisi berusaha meringkusnya. Akan tetapi, Saiful justru meronta-ronta sambil memprotes tiga polisi yang berusaha mengamankannya.

"Anda tak bisa menangkap saya dan Anda harus melindungi rakyat," katanya. "Saya siap mati di sini demi membela kebenaran," teriak Saiful lagi dengan memakai stelan jas hitam berdasi merah.

Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan yang melihat upaya penangkapan Saiful berteriak "Hei, jangan ada kekerasan di sini. Mana Pamdal (petugas keamanan dalam)".

Akhirnya, Saiful diturunkan dari balkon dengan diapit petugas Kamdal yang didampingi beberapa polisi. Di bawah, ia digiring ke luar gedung DPR dan dibawa ke posko keamanan DPR.

"Bawa dia ke posko," kata seorang polisi untuk memberi komando kepada petugas yang mengapit Saiful.

Kasus tanah

Yang dimaksud Saiful dengan lima jenderal adalah mantan Kapolri Jenderal Bimantoro, mantan Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, mantan Kapolda Aceh Irjen Bachrumsyah, mantan Deputi Logistik Polri Irjen Heru Susanto dan Kapolda Aceh Irjen Pol Riswaman.

Saiful menuduh kelima jenderal itu bertanggung jawab atas penyerobotan tanah miliknya 10 hektare Kabupaten Aceh Utara yang kini menjadi markas Brimob pada tahun 1996.

Tahun 1996, Bahrumsyah pernah menugasi Saiful yang saat itu berpangkat Bripka untuk mengerjakan proyek Polri di Aceh Utara dan Lhokseumawe sehingga ia meninggalkan tugas sebagai anggota polisi. Namun, tiba-tiba, Saiful malah ditangkap atas tuduhan desersi sehingga ia dipecat.

Kasus 10 hektare tanah dan pemecatan Saiful itu pun dilaporkan ke Kapolri, presiden dan berbagai lembaga tinggi negara termasuk departemen terkait di Jakarta.

Saiful tetap meminta agar Polri membayar 10 hektare itu sesuai kesepakatan antara Kapolda Aceh saat dijabat Kol Pol Suwahyu dengan PT Banda Kersa pada 1996. Saiful merupakan pemilik PT Banda Kersa.

Dalam perjanjian itu, PT Banda akan menghibahkan tanah 10 hektere untuk Polri jika proyek markas Brimob dikerjakan PT Banda namun jika dikerjakan pihak lain, tanah harus dibeli seharga Rp25 miliar. Namun, proyek markas Brimob malah dikerjakan empat kontraktor lain sedangkan PT Banda tak dapat apa-apa. Polri menganggap tanah 10 hektare itu bukan milik PT Banda tapi milik adat.

Di sisi lain, empat kontraktor markas Brimob juga telah membeli tahan 10 hektare itu dan dihibahkan ke Polri.

Saiful protes dan untuk meredam protes itu, Polda Aceh meminta Saiful mengerjakan dua proyek Polri di Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Selama mengerjakan dua proyek itu, Saiful dianggap disersi sehingga dipecat dengan tidak hormat.

Menanggapi pengaduan Saiful, Divisi Pembinaan Hukum Polri telah mengeluarkan saran dan pendapat Kapolri antara lain Polri harus membayar tanah atau diberi proyek yang senilai.

"Saran dan pendapat itu sah sesuai UU," kata Saiful

Wednesday, January 23, 2008

Lakalantas Besiatang 16/01/08


Besitang (SIB)
Tabrakan maut antara bus Kurnia BL 7318 PB VS L-300 BK 1665 EJ dan sepeda motor Yamaha BK 5397 PX dan mobil penumpang L-300 di Jalinsum perisnya di Km 1007-1008 Dusun Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Langkat, Rabu (16/1) siang. Akibat kecelakaan ini, 8 orang meninggal dunia. Dua orang luka berat dan beberapa penumpang bus Kurnia mengalami luka ringan.
Menurut keterangan warga di sekitar TKP, saat itu bus Kurnia kejar-kejaran dengan bus Pelangi. Sesampainya di Dusun Bukit Harapan, bus Kurnia masuk keberam jalan. Sopir bus yang diduga gugup tak kuasa mengendalikan setir dan secara bersamaan dari depan meluncur sepeda motor.
Akibat tabrakan itu, pengendara sepeda motor berikut putranya terpental dan tewas di tempat kejadian. Dalam hitungan detik, mobil L-300 yang datang dari arah Aceh menuju Medan berupaya menghindar, namun bus Kurnia tak dapat mengerem dan langsung laga kambing dengan mobil L-300. Insiden ini menewaskan sopir L-300, Olianto, bersama lima penumpangnya.
Sesuai data yang diperoleh SIB, para korban tewas yakni Safrizal (33), (pengendara sepeda motor) penduduk Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, bersama anaknya, Suprayogi (15) sopir L-300, Olianto (37), penduduk Dusun V Pasar Gunung Desa Hinai Kiri Kecamatan, Secanggang, Ponimin warga Kecamatan Secanggang, Aqbal Arif Pulungan penduduk Sidikalang Kabupaten Dairi, Suyatno penduduk Bandar Labuhan Kecamatan Tanjungmorawa.
Sedangkan dua korban berikutnya, Muliansyah (45), warga Aceh meninggal dunia sebelum mendapat perawatan dan seorang penumpang lagi, Roni Wanara, 30, penduduk yang sama tewas setelah beberapa saat mendapat perawatan medis di RS PT Pertamina P.Brandan.
Dalam insiden ini, penumpang bus Kurnia hanya mengalami luka-luka ringan. Menurut data, korban yang luka-luka yaitu, Amir Tanjung penduduk Kampung Baru, Medan, Arma (30), penduduk Banda Aceh, Poniman (37), penduduk Jalan Putri Hijau Medan dan Tahir (62), penduduk Jalan Sutrisno, Lhokseumawe
Sesaat setelah kejadian, sopir bus Kurnia kabur meninggalkan bus untuk menyelamatkan diri dari amukan massa . Masyarakat di dusun itu beberapa saat setelah kejadian langsung menghubungi Satlantas dan Kapolsek Besitang AKP M. Hasibuan. Kapolres Langkat AKBP Dodi Marsidi, Kasat Lantas AKP Natanael Panjaitan begitu menerima laporan kejadian langsung turun ke TKP.
Sesuai pengamatan SIB di lapangan, kondisi korban yang tewas cukup memilukan.Tubuh mereka ada yang remuk, kepala pecah, dan wajah penuh luka-luka. Untuk kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian telah mengamankan sepeda motor sedangkan bus dan mobil masih berada di lokasi kejadian. (Sib Ol)

Tuesday, January 22, 2008

brita langkat

Benih Kedelai di Langkat Tidak Ada


Stabat,
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Langkat, tahun 2007 sudah menerima bantuan benih dari pemerintah untuk tiga komediti yakni berupa benih padi,jagung dan kedelai untuk disalurkan kepada para petani.

“Memang benar kita sudah menerima bantuan bantuan benih dari pemerintah untuk tiga komediti yakni berupa benih padi,jagung dan kedelai untuk disalurkan kepada para petani,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Langkat H Basrah Daulay SP didampingi Kepala Seksi Pengembangan Produsen Tanamn Pangan dan Holtikulutura Ir Yusfik Helmi ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai kelangkaan kacang kedelai di Kabupaten Langkat, Senin (21/1) di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, bantuan yang diberikan pemerintah dua dari tiga komediti sudah terealisasikan tahun 2007 yakni bibit padi sebanyak 830 ton dan 73 ton jagung, sedang untuk benih kedelai sebanyak 16 ton belum direalisasikan kepada para petani, karena tidak tersedianya benih kedelai di Langkat.

Sebenarnya, sambung Basrah, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Langkat tetap memberikan bantuan, hanya saja benih dari kedelai itu tidak dijumpai atu tidak ada tersedia dan untuk daerah Sumatera Utara saja Produsen tidak mampu menyediakan bibit benih hal itu yang menjadi salah satu faktor langkanya kedelai di daerah ini.

Di samping itu, faktor yang menjadi kendala langkanya kedelai karena para petani juga pada umumnya merasa enggan untuk menanam tanaman ini sebab untuk merawat tergolong cukup rumit, bahkan ketika panen harganya jualnya murah tidak sebanding dengan jerih payah para petani, hingga para petani lebih cenderung beralih ke tanaman lain seperti jagung.

Sebahagian besar para petani kini lebih banyak menanam jagung, karena perawatannya sangat mudah dan hasilnya pun jauh lebih memuaskan.

Seperti halnya untuk tanaman kedelai, jika 1 hektare dapat meraih hasil berkisar Rp1 juta, sedang untuk tanaman jagung, 1 hektare dapat meraih hasil berkisar Rp5 juta.

Selama ini juga varitas bibit kedelai tidak banyak, misalnya varitas kipas yang produksinya hanya 1,5 ton/hektare, harga bibit cukup mahal Rp8000/kilo, harga jual produksi harus dibawah harga kedelai impor antara Rp2000-Rp3000/kilonya dari segi ekonomi petani sangant dirugikan.

Basrah menjelaskan, pada tahun 2007 pihaknya mencanangkan penanaman kedelai seluas 4157 hektare, namun hanya terealisasi seluas 46,2 hektare, hingga terjadi penurunan mencapai 11,2 persen.

Sangat jauh dibandingkan dengan tanaman jagung yang target penanamannya seluas 17.206 hektare namun terealisasi mencapai 21.177 hektare, angka itu mengalami kenaikan hingga 12,3 persen.

Namun pada tahun 2008 ini, Dinas Pertanian dan Peternakan mencanangkan program penangkaran tanaman kedelai bagi para petani yakni dengan menanam kedelai pada awal Desember lalu sekitar 25 hektare dan pada Februari yang akan datang diharapkan akan dapat dilakukan pamanenan kacang kedelai, karena jangka waktu masa tanam kacang kedelai, tiga bulan lamanya, urai Bastah,(Analisa)

Monday, January 14, 2008

PLTU II Pangkalan Susu

Menhut Diminta Keluarkan Ijin Pelepasan Lahan PLTU Pangkalan Susu


Khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Sumatera Utara meminta Menteri Kehutanan MS Kaban agar dapat memberikan ijin pelepasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

"Saat ini pembangunan PLTU di Pangkalan Susu dengan daya mampu 2x200 MegaWatt (MW) mengalami kendala karena sebagian kecil lahannya belum mendapat ijin pelepasan dari Menhut," kata Ketua Pansus Kelistrikan DPRD Sumut, Asyirwan Yunus, di Medan, Kamis.

Menurut anggota Komisi D DPRD Sumut itu, PLTU tersebut segera akan dibangun dan PT PLN saat ini tengah bersiap untuk melakukan pembebasan lahan. "Tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satu yang mendasar terkait pelepasan sebagian kecil dari lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTU tersebut.

Jika Menhut memberikan ijin pelepasan sebagian lahan itu, maka PLTU itu akan segera dibangun karena PLN juga siap membayarkan ganti rugi lahan itu," katanya. Lebih jauh Asyirwan menyebutkan PLTU itu akan dibangun pada areal seluas 150 hektare, karenanya Menhut diharapkan dapat segera mengeluarkan ijin pelepasan dari sebagian kecil lahan yang dibutuhkan tersebut.

Sementara untuk Amdalnya, anggota dewan dari Fraksi bintang Reformasi itu mengatakan saat ini masih dalam proses penyusunan. "Mungkin dalam waktu dekat Amdal PLTU itu sudah selesai," katanya.

Menurut dia, jika PLTU dengan daya mampu 2x200 MW di Pangkalan Susu itu selesai dibangun, maka seluruh kebutuhan pasokan listrik di Sumatera Utara akan terpenuhi. Pasokan listrik Sumut bahkan bisa berlebih jika pembangkit listrik di Sarulla dan Labuhan Angin juga selesai dibangun. "Harapan kita PLTU di Pangkalan Susu bisa segera dimulai dengan harapan bisa rampung pada tahun 2011," katanya.

PLTU di Pangkalan Susu

Langkat


Seorang pemimpin harus mampu bertindak arif dan kearifan tersebut adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan suasana yang serasi, selaras serta seimbang, menempatkan diri sebagai pemimpin yang berada di masyarakat.
Arahan itu disampaikan Bupati Langkat H Syamsul Arifin SE ketika menyerahkan tunggul kecamatan terbaik yang tahun ini diraih Kecamatan Pangkalan Susu, sekaligus dirangkaikan dengan sambung rasa elemen masyarakat se-Teluk Aru di Lapangan Bola Kecamatan Pangkalan Susu, Rabu (31/10).
Lebih lanjut Bupati mengatakan, kepemimpinan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada atasan akan tetapi lebih daripada itu bahwa seorang pemimpin akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di hadapan Allah SWT.
”Marilah setiap kita bertanya apakah yang selama ini dikerjakan sudah benar atau tidak,” ujarnya.
Kepada masyarakat Langkat khususnya yang berada di Teluk Aru, Bupati mengajak untuk banyak bersyukur sebab kecerahan kebangkitan daerah mulai tampak dengan ditempatkannya 3000 pasukan marinir dan rencana pendirian PLTU di Kecamatan Pangkalan Susu. Baik langsung maupun tidak langsung keberadaannya tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
Sementara itu Ketua DPRD Langkat H Syafruddin Basyir dalam sambutannya menyatakan prestasi apapun yang diraih hendaknya tidak membuat diri kita cepat merasa puas, sebaliknya jadikan prestasi yang dicapai sebagai suatu tantangan untuk berbuat yang lebih baik.
Syafuruddin juga mengingatkan kepada jajaran masyarakat yang hadir bahwa pembangunan akan berhasil jika ada partisipasi masyarakat yang salah satunya dengan melunasi PBB, sebab PBB merupakan tenaga untuk menggerakkan pembangunan itu sendiri.
Menyinggung banyaknya dukungan masyarakat kepada figur H Syamsul Arifin SE yang tertuang dalam tulisan spanduk, Syafruddin mengharapkan agar masyarakat benar-benar secara nyata mewujudkan hal tersebut pada waktunya nanti.
Adapun pemenang kecamatan terbaik tahun 2007 di Kabupaten Langkat masing-masing Kec Pangkalan Susu (terbaik I ), Kec Hinai (terbaik II) dan Kec Selesai (terbaik III). Turut hadir, Wakil Bupati Langkat Drs Yunus Saragih SE, Para Asisten, Muspida Langkat, Pimpinan Unit Kerja se-Kab Langkat, Pertamina, Bea Cukai, Camat se-Kab. Langkat, Orsospol, Ormas, PKK, Al Hidayah. (SIB)

Pangkalan Susu

Tuesday, January 8, 2008

Sultan Mahmud Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmadsyah, Sultan Langkat terakhir, mejadi Sultan diantara tahun 1926 sampai tahun 1946 M














T. Amir Hamzah, Pahlawan Nasional dan Raja Penyair Pujangga Baru, lahir dan wafat di Tanjung Pura, lahir tanggal 28 Februari 1911 dan wafat 20 maret 1946, jabatan terakhir Raja Muda dan Asisten Residen RI Kab. Langkat 1945-1946 dan merupakan Bupati Langkat pertama

Hutan langkat

Wilayah Kab. Langkat memiliki kawasan hutan seluas +- 266,232 Ha (42,51 %) dan kawasan lahan budidaya seluas +- 360.09 Ha (57,49 %).

Kawasan hutan terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas +- 213.985 Ha (80,38%)
Kawasan Langkat Timur Laut seluas +- 9.520 Ha (3,58 %).
Kawasan penyangga seluas +- 7.600 Ha (2,85 %).
Kawasan hutan bakau seluas +- 20.200 Ha (7,59 %).
Dan terdapat objek wisata yang terkenal yaitu Kawasan Pemandian Bukit Lawang dan Rehabilitasi Orang Hutan.

Sejarah lagi

Sejarah Singkat Kabupaten Langkat

A. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada ditangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh :
1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik
Rakhmatsyah 1893-1927
3. Sultan Mahmud 1927-1945/46
Dibawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang berada didesa. Pemerintahan luhak dipimpin secara Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja didaerahnya. Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak

1. Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di
Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah
ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu :
1.1 Kejuruan Selesai
1.2 Kejuruan Bahorok
1.3 Kejuruan Sei Bingai
1.4 Distrik Kwala
1.5 Distrik Salapian

Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu :
2.1 Kejuruan Stabat
2.2 Kejuruan Bingei
2.3 Distrik Secanggang
2.4 Distrik Padang Tualang
2.5 Distrik Cempa
2.6 Distrik Pantai Cermin
3. Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung
(Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.
3.1 Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.
3.2 Distrik Pulau Kampai
3.3 Distrik Sei Lepan
Awal 1942, Kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.

B. Masa Kemerdekaan.
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten
residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti
oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati. Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.
Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganyasendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.
Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga)
kewedanan yaitu :
1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di
Pangkalan Berandan. Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.
Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh.
Tingkat II Langkat dijabat oleh:
1. T. Ismail Aswhin 1967 – 1974
2. HM. Iscad Idris 1974 – 1979
3. R. Mulyadi 1979 – 1984
4. H. Marzuki Erman 1984 – 1989
5. H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994
6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 –1998
7. H.Abdul Wahab Dalimunthe, SH
3-9-1998 s/d 20-2-1999
8. H.Syamsul Arifin, SE 1999-2009
9. Ngogesa Sitepu 2009-Sekarang

Untuk melaksanakan pembangunan yang merata, Kabupaten Langkat dibagi atas 3 wilayah pembangunan.
1. Wilayah Pembangunan I (Langkat Hulu) meliputi
a. Kecamatan Bahorok dengan 19 desa
b. Kecamatan Salapian dengan 22 desa
c. Kecamatan Kuala dengan 16 desa
d. Kecamatan Selesai dengan 13 desa
e. Kecamatan Binjai dengan 7 desa
f. Kecamatan Sei Bingai 15 desa

2. Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliputi

Kelurahan
b. Kecamatan Secanggang dengan 14 Desa
c. Kecamatan Hinai dengan 12 desa
d. Kecamatan Padang Tualang dengan 18 desa
e. Kecamatan Tanjung Pura dengan 15 desa dan 1 kelurahan.

3. Wilayah pembangunan III (Teluk Haru) meliputi
a. Kecamatan Gebang dengan 9 desa
b. Kecamatan Brandan Barat dengan 6 desa
c. Kecamatan Sei Lepan dengan 5 desa dan

5 kelurahan
d. Kecamatan Babalan dengan 5 desa dan 3 kelurahan
e. Kecamatan Pangkalan Susu dengan 14 desa 2 kelurahan
f. Kecamatan Besitang dengan 8 desa dan 3 kelurahan Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh
seorang pembantu Bupati.

Disamping itu dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Langkat dibantu atas dinas-dinas
otonom, Instansi pusat baik Departemen maupun non Departemen yang kesemuannya merupakan
pembantu-pembantu Bupati. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

C. Kondisi Wilayah
1. Geografi
Daerah Kabupaten Langkat terletak pada 3014’ dan 4013’ lintang utara, serta 93051’ dan 98045’ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I.Aceh
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II karo.
- Sebelah Timur berbatas dengan Dati II Deli Serdang
- Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah)

2. Topografi
Daerah Tingkat II Langkat dibedkan atas 3 bagian
- Pesisir Pantai dengan ketinggian 0 – 4 m diatas permukaan laut
- Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 30 m diatas permukaan laut
- Dataran Tinggi dengan ketinggian 30 – 1200 m diatas permukaan laut

3. Jenis – jenis Tanah
- Sepanjang pantai terdiri dari jenis tanah ALLUVIAL, yang sesuai untuk jenis tanaman pertanian pangan.
- Dataran rendah dengan jenis tanah GLEI HUMUS rendah, Hydromofil kelabu dan plarosal.
- Dataran tinggi jenis tanah podsolid berwarna merah kuning.

4. Aliran Sungai
Daerah Kab. Langkat dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil, melalui kecamatan dan desa-desa,
diantara sungai-sungai tersebut adalah : Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lepan,
Sungai Besitang dan lain-lain. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk
pengairan, perhubungan dan lain-lain.

5. W i s a t a
Didaerah Kab. Langkat terdapat taman wisata Bukit Lawang sebagai obyek wisata, Taman Bukit
Lawang ini terletak dikaki Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan udara sejuk oleh hujan
trofis, dibukit Lawang ini terdapat lokasi rehabilitasi orang hutan (mawas) yang dikelola oleh WNF
Taman Nasional gunung Leuser merupakan asset Nasional terdapat berbagai satwa yang dilindungi seperti: Badak Sumatera, Rusa, Kijang, Burung Kuau, siamiang juga terdapat tidak kurang dari 320 jenis burung, 176 binatang menyusui, 194 binatang melata, 52 jenis ampibi serta 3500 jenis species
tumbuh-tumbuhan serta yang paling menarik adalah bunga raflesia yang terbesar di dunia.

6. Industri dan Pertambangan Daerah Kab. Langkat adalah satu-satunya di Sumatera Utara yang mempunyai tambang minyak yang dikelola oleh Pertamina dan berada di kota Pangkalan Berandan yang menghasilkan :

Disamping pertambangan minyak di Kabupaten Langkat juga terdapat Industri Gula yang dikelola oleh PTP IX Kwala madu serta banyak bahan-bahan tambang yang belum dikelola seperti Coal, Tras, Gamping Stone, Pasir Kwarsa.

Tentang Brandan

Pangkalan Brandan

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Langsung ke: navigasi, cari

Pangkalan Brandan adalah sebuah kota kecamatan di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatera, sekitar 60 km di sebelah utara Kota Binjai. Kota ini terletak strategis karena dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera dan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara relatif dari Nanggroe Aceh Darussalam.

Pangkalan Brandan terkenal karena merupakan salah satu ladang minyak tertua di Indonesia dan telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda.



Kronologi sejarah

  • 1885 - Produksi pertama minyak bumi dari perut bumi Pangkalan Brandan.
  • 1892 - Kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksplotasi mulai melakukan produksi massal.
  • 1947 - Tanggal 13 Agustus, peristiwa Brandan Bumi Hangus sebagai salah satu strategi pejuang sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Belanda.

Sekarang ini, ada 5 Unit Operasi Daerah Produksi di bawah Pertamina, Unit I yang membawahi daerah Aceh dan Sumatra Utara berkantor pusat di Pangkalan Brandan.

Sejarah sekilas

Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa (2000).

Nama Langkat diambil dari nama Kerajaan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. Sastrawan terkenal, Amir Hamzah, berasal dari Langkat, bahkan mantan wakil presiden Indonesia, Adam Malik juga pernah menuntut ilmu di sini.



Provinsi Sumatera Utara
Ibu kota Stabat
Luas 6.272 km²
Penduduk
· Jumlah 902.986 jiwa (2000)
· Kepadatan 143,97 jiwa/km²
Pembagian administratif
· Kecamatan
· Desa/kelurahan
Bupati Samsul Arifin