Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pernyataan mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menentukan harga jual ekspor gas dari lapangan gas Tangguh, Papua.
"Jangan sebarkan berita yang membuat rakyat menjadi bingung yang menyebutkan SBY dan JK ikut menentukan harga. Itu tidak benar," kata Presiden Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Paripurna di kantor presiden, Jakarta, Kamis.
Menurut presiden, jika dirinya dan wapres JK turut menentukan harga ekspor gas Tangguh tidak mungkin pada saat ini pemerintah akan melakukan renegosiasi kontrak jual gas tersebut dengan perusahaan China.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kesempatan yang sama mengatakan kontrak penjualan gas Tangguh ke China dilakukan pada tahun 2002 dan pada saat itu presiden Megawati tidak pernah mengajak bicara dirinya dan presiden Yudhoyono.
"Kami tidak pernah diajak bicara waktu itu. Pada saat kami menjadi Menko Polkam dan Menko Kesra, kami juga tidak ingin mencampuri urusan beliau (Megawati)," kata Jusuf Kalla.
Wapres menilai harga penjualan gas Tangguh merupakan kontrak penjualan gas yang terjelek dan terparah dalam sejarah perminyakan di Indonesia.
Menurutnya dengan harga 3,2 dolar AS/MMBTU maka harga itu masih 1/6 di bawah harga pasar.
Dengan demikian, lanjut dia, dalam setahun hanya didapat 600 juta dolar AS, padahal dengan harga pasar saat ini bisa mendapat 3,6 miliar dolar AS.
"Kita kehilangan kesempatan pendapatan tiga miliar dolar AS per tahun sehingga kalau dikali dengan masa kontrak 20 tahun, kehilangannya sekitar Rp75 triliun. Ini semua akibat salah mengatur kontrak yang sudah kita keluarkan dalam peraturan yang dibuat pemerintah," ungkapnya.
Sebelumnya mantan presiden Megawati juga menyebutkan bahwa SBY dan JK ikut terlibat dalam penentuan harga gas Tangguh ke China. (Ant)
Thursday, August 28, 2008
SBY Semprot Tiga Pejabat Negara Saat Sidang Kabinet
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) marah bukan kepalang. Ia membentak tiga pejabat negara yang asyik ngobrol. Ia tersinggung para pejabat itu tidak serius mendengarkan ucapannya.
Peristiwa itu terjadi saat SBY memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Dalam sidang itu dibahas antara lain tentang kontrak ekspor liquefied natural gas (LNG) Tangguh yang akan dinegosiasikan dengan pemerintahan China.
Awalnya suasana pengarahan itu tenang-tenang saja. SBY memulainya dengan memberikan penjelasan LNG. Setelah SBY, giliran Wapres Jusuf Kalla (JK) yang memberikan penjelasan.
JK menceritakan pertemuannya dengan Presiden China Hu Jintao dan membahas LNG Tangguh tersebut. Setelah JK selesai bercerita, SBY memberikan kesimpulan.
Di sela-sela menyampaikan kesimpulan itu, tiba-tiba SBY menunjuk ke tiga pejabat negara. Pejabat itu diketahui sedang asyik ngobrol.
"Hai jangan ngobrol sendiri! Dengarkan! Jangan berbicara sendiri dong! Coba sini, ini masalah penting!" ucap SBY.
Belum dapat dipastikan siapa yang dimarahi SBY. Namun bila dilihat dari arah tangan SBY sepertinya menunjuk ke Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, Kepala BKPM M Lutfi, dan Kepala BPS Rusman Heriawan.
Suasana pun menjadi hening. Beberapa pejabat yang ditunjuk itu langsung diam. Kemudian SBY kembali melanjutkan ucapannya. Dia mengatakan kasus LNG Tangguh ujian di pemerintahannya.
"Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran yang baik. Saya ajak kepada semuanya mari kita melangkah ke depan untuk menuju yang baik lagi. Tolong jangan sebarkan berita yang justru membuat rakyat menjadi bingung," kata SBY.
Dalam rapat itu hadir semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso. (dtc)
Peristiwa itu terjadi saat SBY memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Dalam sidang itu dibahas antara lain tentang kontrak ekspor liquefied natural gas (LNG) Tangguh yang akan dinegosiasikan dengan pemerintahan China.
Awalnya suasana pengarahan itu tenang-tenang saja. SBY memulainya dengan memberikan penjelasan LNG. Setelah SBY, giliran Wapres Jusuf Kalla (JK) yang memberikan penjelasan.
JK menceritakan pertemuannya dengan Presiden China Hu Jintao dan membahas LNG Tangguh tersebut. Setelah JK selesai bercerita, SBY memberikan kesimpulan.
Di sela-sela menyampaikan kesimpulan itu, tiba-tiba SBY menunjuk ke tiga pejabat negara. Pejabat itu diketahui sedang asyik ngobrol.
"Hai jangan ngobrol sendiri! Dengarkan! Jangan berbicara sendiri dong! Coba sini, ini masalah penting!" ucap SBY.
Belum dapat dipastikan siapa yang dimarahi SBY. Namun bila dilihat dari arah tangan SBY sepertinya menunjuk ke Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, Kepala BKPM M Lutfi, dan Kepala BPS Rusman Heriawan.
Suasana pun menjadi hening. Beberapa pejabat yang ditunjuk itu langsung diam. Kemudian SBY kembali melanjutkan ucapannya. Dia mengatakan kasus LNG Tangguh ujian di pemerintahannya.
"Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran yang baik. Saya ajak kepada semuanya mari kita melangkah ke depan untuk menuju yang baik lagi. Tolong jangan sebarkan berita yang justru membuat rakyat menjadi bingung," kata SBY.
Dalam rapat itu hadir semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso. (dtc)
Wednesday, August 27, 2008
ASEAN Setuju RI, Thailand, Vietnam Bangun PLTN
Sepuluh negara anggota ASEAN tidak memiliki keberatan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dilaksanakan oleh tiga negara anggotanya, yakni, Indonesia, Vietnam dan Thailand, tegas Ketua Ad-hoc TWGENPP ASEAN.
"Ke-10 negara ASEAN tidak ada keberatan sama sekali," kata Ketua Ad-hoc Technical Working Group on the Establishment of Nuclear Power Plants (TWGENPP) ASEAN Prof Dr Carunia Firdausy di sela TWGENPP yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu dan dihadiri perwakilan dari delapan negara ASEAN. Perwakilan dari Kamboja dan Myanmar tidak hadir.
PLTN dalam prinsip Indonesia, urai Deputi Menristek bidang Dinamika Masyarakat itu, merupakan langkah untuk meminimalisasi ketergantungan Indonesia terhadap minyak yang semakin mahal dan batubara yang berdampak pada lingkungan dan pemanasan global.
Ia juga mengingatkan, Indonesia hanya akan mengembangkan PLTN sebesar empat persen saja dari rencana bauran energi nasional pada 2025, sedangkan 96 persen lainnya masih bersandar pada batubara, minyak, gas, serta pengembangan energi air, panas bumi, biofuel, dan lain-lain.
Sementara itu Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Dr Adi Wardoyo yang mewakili Indonesia mengatakan, Asean dalam pertemuan AMM justru mendukung perlu dikembangkannya teknologi nuklir di Asean, khususnya menyikapi semakin langkanya energi fosil.
"Filosofi Indonesia dalam mengembangkan nuklir adalah hanya untuk tujuan damai, yakni PLTN, memprioritaskan keamanan dan keselamatan serta karena adanya dorongan kebutuhan, misalnya minyak yang sekarang sebesar 24 persen dihabiskan untuk listrik, di masa datang harus diturunkan menjadi hanya tiga persen," katanya.
Pada forum tersebut, masing-masing negara memaparkan rencana nasionalnya mengenai PLTN.
Selain Indonesia yang memiliki program pembangunan PLTN berkapasitas 1.000 MWe sebanyak empat unit dimulai pada 2016, Vietnam juga menegaskan rencananya membangun PLTN dengan kapasitas 2x1.000 MWe pada 2018 dan Thailand 2x1.000 MWe pada 2021.
Sementara itu perwakilan dari Malaysia Mohd Amin Sharifuldin Saleh mengatakan, bagi Malaysia nuklir bukan pilihan, namun semakin menarik untuk mulai dipikirkan.
Sedangkan Nonilo A Pena dari Filipina mengatakan, Filipina sudah memiliki rencana pengembangan PLTN sama seperti Indonesia, sejak 1950-an, namun terpaksa batal karena faktor-faktor politik.
"Kami sudah akan mengembangkan PLTN di Bataan, Pulau Luzon, tapi ketika terjadi insiden Three Mile Island di AS pada 1979, pembangunan konstruksinya ditunda. Lebih tidak beruntung lagi ketika terjadi kecelakaan Chernobyl pada 1986 kontrak pembangunan PLTN dibatalkan," katanya.
Sedangkan Dr Vincent SOH dari Singapura mengatakan, karena Singapura hanya negara kecil, maka belum berpikir membutuhkan PLTN.
Ditanya apakah kehadiran Singapura berarti tidak keberatan terhadap program PLTN Indonesia, ia hanya menjawab bahwa kehadirannya di forum TWGENPP ini hanya menyatakan posisi Singapura yang belum butuh PLTN.
"Di forum ini Indonesia dan negara-negara Asean lainnya melakukan 'sharing' info untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah disepakati dalam Asean Miniterial Meeting on Scienece and Technology (AMMST) di Myanmar pada 16-17 Desember 2007. Indonesia menjadi Chairmannya dan Vietnam wakilnya," kata Carunia.
Pada forum itu Indonesia, Thailand dan Vietnam mengusulkan persiapan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi dan didorong oleh kesepakatan para menteri di Asean Ministers on Energy Meeting (AMEM) untuk menggali isu keamanan nuklir. (Ant)
"Ke-10 negara ASEAN tidak ada keberatan sama sekali," kata Ketua Ad-hoc Technical Working Group on the Establishment of Nuclear Power Plants (TWGENPP) ASEAN Prof Dr Carunia Firdausy di sela TWGENPP yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu dan dihadiri perwakilan dari delapan negara ASEAN. Perwakilan dari Kamboja dan Myanmar tidak hadir.
PLTN dalam prinsip Indonesia, urai Deputi Menristek bidang Dinamika Masyarakat itu, merupakan langkah untuk meminimalisasi ketergantungan Indonesia terhadap minyak yang semakin mahal dan batubara yang berdampak pada lingkungan dan pemanasan global.
Ia juga mengingatkan, Indonesia hanya akan mengembangkan PLTN sebesar empat persen saja dari rencana bauran energi nasional pada 2025, sedangkan 96 persen lainnya masih bersandar pada batubara, minyak, gas, serta pengembangan energi air, panas bumi, biofuel, dan lain-lain.
Sementara itu Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Dr Adi Wardoyo yang mewakili Indonesia mengatakan, Asean dalam pertemuan AMM justru mendukung perlu dikembangkannya teknologi nuklir di Asean, khususnya menyikapi semakin langkanya energi fosil.
"Filosofi Indonesia dalam mengembangkan nuklir adalah hanya untuk tujuan damai, yakni PLTN, memprioritaskan keamanan dan keselamatan serta karena adanya dorongan kebutuhan, misalnya minyak yang sekarang sebesar 24 persen dihabiskan untuk listrik, di masa datang harus diturunkan menjadi hanya tiga persen," katanya.
Pada forum tersebut, masing-masing negara memaparkan rencana nasionalnya mengenai PLTN.
Selain Indonesia yang memiliki program pembangunan PLTN berkapasitas 1.000 MWe sebanyak empat unit dimulai pada 2016, Vietnam juga menegaskan rencananya membangun PLTN dengan kapasitas 2x1.000 MWe pada 2018 dan Thailand 2x1.000 MWe pada 2021.
Sementara itu perwakilan dari Malaysia Mohd Amin Sharifuldin Saleh mengatakan, bagi Malaysia nuklir bukan pilihan, namun semakin menarik untuk mulai dipikirkan.
Sedangkan Nonilo A Pena dari Filipina mengatakan, Filipina sudah memiliki rencana pengembangan PLTN sama seperti Indonesia, sejak 1950-an, namun terpaksa batal karena faktor-faktor politik.
"Kami sudah akan mengembangkan PLTN di Bataan, Pulau Luzon, tapi ketika terjadi insiden Three Mile Island di AS pada 1979, pembangunan konstruksinya ditunda. Lebih tidak beruntung lagi ketika terjadi kecelakaan Chernobyl pada 1986 kontrak pembangunan PLTN dibatalkan," katanya.
Sedangkan Dr Vincent SOH dari Singapura mengatakan, karena Singapura hanya negara kecil, maka belum berpikir membutuhkan PLTN.
Ditanya apakah kehadiran Singapura berarti tidak keberatan terhadap program PLTN Indonesia, ia hanya menjawab bahwa kehadirannya di forum TWGENPP ini hanya menyatakan posisi Singapura yang belum butuh PLTN.
"Di forum ini Indonesia dan negara-negara Asean lainnya melakukan 'sharing' info untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah disepakati dalam Asean Miniterial Meeting on Scienece and Technology (AMMST) di Myanmar pada 16-17 Desember 2007. Indonesia menjadi Chairmannya dan Vietnam wakilnya," kata Carunia.
Pada forum itu Indonesia, Thailand dan Vietnam mengusulkan persiapan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi dan didorong oleh kesepakatan para menteri di Asean Ministers on Energy Meeting (AMEM) untuk menggali isu keamanan nuklir. (Ant)
Pemko Binjai Targetkan PAD Jangan Asalan
Binjai,
Pemerintrah Kota Binjai (Pemko Binjai) setiap tahun anggaran dalam mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan angka seperti asal-asalan saja, terbukti dalam APBD tahun 2006 dan tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp13 miliar lebih, tapi realisasinya hanya sekitar Rp10 milyar lebih saja.
Bahkan, di tahun anggaran 2008 sebesar Rp13,6 miliar lebih sebelum Perobahan APBD 2008 dan dalam usulan PAPBD 2008 yang disampaikan Walikota Binjai melalui Sekdakonya bertambah Rp396 juta, hingga akhir dari APBD tahun 2008 PAD Kota Binjai akan menjadi Rp14 miliar lebih.
Bila ditelusuri LPJ yang disampaikan Walikota Binjai tahun anggaran 2007 jelas PAD Kota Binjai hanya tercapai Rp10 miliar lebih saja, dari sektor mana Pemko Binjai menaikkan PAD tahun 2008 itu, tidak jelas terlihat, hanya target yang tergambar, kata beberapa direktur eksekutif LSM di Kota Binjai kepada Analisa.
Gito Affandi salah seorang Direktur eksekutif LSM Wanacakra Binjai, ketika ditemui di kantornya mengatakan, apakah hal ini Pemko Binjai tidak asal-asalan saja meletakkan target angka PAD dan tidak pula terpikir anggota DPRD Binjai yang punya kuping dan telinga bila nantinya mengesahkan anggaran, tanpa evaluasi yang akurat. (anaf)
Pemerintrah Kota Binjai (Pemko Binjai) setiap tahun anggaran dalam mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan angka seperti asal-asalan saja, terbukti dalam APBD tahun 2006 dan tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp13 miliar lebih, tapi realisasinya hanya sekitar Rp10 milyar lebih saja.
Bahkan, di tahun anggaran 2008 sebesar Rp13,6 miliar lebih sebelum Perobahan APBD 2008 dan dalam usulan PAPBD 2008 yang disampaikan Walikota Binjai melalui Sekdakonya bertambah Rp396 juta, hingga akhir dari APBD tahun 2008 PAD Kota Binjai akan menjadi Rp14 miliar lebih.
Bila ditelusuri LPJ yang disampaikan Walikota Binjai tahun anggaran 2007 jelas PAD Kota Binjai hanya tercapai Rp10 miliar lebih saja, dari sektor mana Pemko Binjai menaikkan PAD tahun 2008 itu, tidak jelas terlihat, hanya target yang tergambar, kata beberapa direktur eksekutif LSM di Kota Binjai kepada Analisa.
Gito Affandi salah seorang Direktur eksekutif LSM Wanacakra Binjai, ketika ditemui di kantornya mengatakan, apakah hal ini Pemko Binjai tidak asal-asalan saja meletakkan target angka PAD dan tidak pula terpikir anggota DPRD Binjai yang punya kuping dan telinga bila nantinya mengesahkan anggaran, tanpa evaluasi yang akurat. (anaf)
Subscribe to:
Posts (Atom)