Akibat tidak mengindahkan 3 kali surat peringatan dari Pemkab. Langkat terkait pelanggaran Perda tentang pengurusan IMB, HO/gangguan, SITU dan IPAL, akhirnya aparat Satpol PP melakukan penyegelan terhadap bangunan dan alat berat PLTU Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, Jum’at (23/10).
Tindakan eksekusi yang diawali pembacaan surat perintah Bupati Langkat Nomor ; 437/SP/POL-PP/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 disambut tanpa perlawanan oleh Satkorlak maupun security PLTU. Kasatpol PP Edi Sahputra, SH menegaskan bahwa Pemkab. Langkat telah memberikan tenggang waktu yang cukup lama untuk pengurusan izin tersebut namun hingga saat ini belum ada i’tikad baik PLTU untuk menyelesaikannya. Ditegaskan Edi penyegelen akan tetap berlangsung sampai dengan pengurusan izin dituntaskan sebagaimana ketentuan.
Ketika dimintai keterangan Satkorlak PLTU Khairrullah yang juga perwakilan PLN Pembangkit Sumut I mengatakan bahwa masalah perizinan ia tidak tau menahu sebab bukan dalam kewenangannya, namun kapasitas dirinya sebagai koordinator teknis dilapangan.
Saat terjadi eksekusi di kantor Guangdong Power Enginer Corp (GPEC), Aparat Sat Pol PP meminta kepada puluhan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari China untuk segera mengosongkan gedung. Tampak aparat melakukan penyegelan pada pintu masing-masing ruangan maupun pintu utama bangunan.
Eksekusi yang berlangsung selama 3 jam tersebut membuat seluruh karyawan lebih awal meninggalkan komplek PLTU. Terlihat hanya sejumlah security yang berjaga-jaga diluar kantor baik di kantor GPEC, kantor PT. NINCEC Multi Dimensi dan kantor Bagus Karya yang merupakan bagian dari konsorsium PLTU Tanjung Pasir Pangkalan Susu. Tampak dilapangan hadir sejumlah pejabat dan aparat diantaranya Muspika Pangkalan Susu, Denpom Pangkalan Berandan, Subbag Humas dan instansi terkait lainnya.
http://langkatkab.go.id/
Saturday, December 5, 2009
PLTU Pangkalan Susu & Tarahan dibiayai BRI
JAKARTA: Konsorsium perbankan dalam negeri yang dipimpin Bank BRI akan mendanai proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan PLTU Tarahan II, Lampung Selatan dengan nilai US$328 juta.
Wadirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rudiantara mengatakan BRI akan membentuk konsorsium bank dalam negeri untuk membiayai dua proyek pembangkit tersebut.
"Hari ini [kemarin] kami akan berbicara dengan mereka [BRI]. Mereka telah komitmen dan tinggal masalah teknis saja. Yang jelas, BRI akan jadi lead dari konsorsium itu," ujarnya kemarin.
PLTU Pangkalan Susu dan PLTU Tarahan II merupakan bagian dari proyek 10.000 megawatt (MW) tahap I. PLTU Pangkalan Susu yang berlokasi di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara itu direncanakan dibangun dengan kekuatan 400 MW.
Proyek itu bernilai US$270 juta rencananya akan dibangun oleh konsorsium yang melibatkan Chuan Dong China, PT Bagus Karya Jakarta dan PT Nincek Bandung.
Khusus PLT Tarahan II, proyek bernilai US$154,27 juta dan Rp595,1 miliar itu dimenangkan oleh kontraktor Jiangxi Electric Power Overseas Engineering dan PT Adhi Karya. Proyek pembangkit yang berlokasi di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan itu berkapasitas 2x100 MW.
Pendanaan BRI untuk kedua PLTU itu merupakan bagian dari total kesediaan pembiayaan bank kepada PLN senilai 8,35 triliun dengan perincian Rp5,1 triliun untuk program pembangunan 10.000 MW dan fasilitas modal kerja atau operasional Rp3,2 triliun.
Modal kerja
Dalam rangka fasilitas modal kerja, BRI kembali telah mencairkan dana untuk fasilitas modal kerja kepada PLN sebesar Rp750 miliar.
Perjanjian kredit telah ditandatangani masing-masing Wadirut PLN Rudiantara dan Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam kemarin.
Menurut Rudiantara, PLN akan menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan jaminan pembayaran gas, BBM, dan batu bara.
"Fasilitas kredit itu murni revolving pengadaan energi dengan masa tenor selama 1 tahun," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII-DPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir menilai usulan alokasi subsidi listrik 2010 yang mencapai Rp43,25 triliun masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan alokasi subsidi 2009 sebesar Rp42,46 triliun.
Menurutnya, komposisi penggunaan bahan bakar untuk tenaga listrik PLN pada 2010 diyakini akan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi 2009.
"Komposisi penggunaan minyak sudah lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara. Namun, subsidi masih mengacu pada komponen harga BBM. Kenapa harga batu bara tidak dimasukkan dalam perhitungannya."
Dia mengatakan dengan berkurangnya penggunaan BBM akan memengaruhi biaya operasional jaringan listrik sehingga asumsi BPP tenaga listrik juga turun. (12)
Oleh Firman Hidranto
Bisnis Indonesia
Wadirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rudiantara mengatakan BRI akan membentuk konsorsium bank dalam negeri untuk membiayai dua proyek pembangkit tersebut.
"Hari ini [kemarin] kami akan berbicara dengan mereka [BRI]. Mereka telah komitmen dan tinggal masalah teknis saja. Yang jelas, BRI akan jadi lead dari konsorsium itu," ujarnya kemarin.
PLTU Pangkalan Susu dan PLTU Tarahan II merupakan bagian dari proyek 10.000 megawatt (MW) tahap I. PLTU Pangkalan Susu yang berlokasi di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara itu direncanakan dibangun dengan kekuatan 400 MW.
Proyek itu bernilai US$270 juta rencananya akan dibangun oleh konsorsium yang melibatkan Chuan Dong China, PT Bagus Karya Jakarta dan PT Nincek Bandung.
Khusus PLT Tarahan II, proyek bernilai US$154,27 juta dan Rp595,1 miliar itu dimenangkan oleh kontraktor Jiangxi Electric Power Overseas Engineering dan PT Adhi Karya. Proyek pembangkit yang berlokasi di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan itu berkapasitas 2x100 MW.
Pendanaan BRI untuk kedua PLTU itu merupakan bagian dari total kesediaan pembiayaan bank kepada PLN senilai 8,35 triliun dengan perincian Rp5,1 triliun untuk program pembangunan 10.000 MW dan fasilitas modal kerja atau operasional Rp3,2 triliun.
Modal kerja
Dalam rangka fasilitas modal kerja, BRI kembali telah mencairkan dana untuk fasilitas modal kerja kepada PLN sebesar Rp750 miliar.
Perjanjian kredit telah ditandatangani masing-masing Wadirut PLN Rudiantara dan Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam kemarin.
Menurut Rudiantara, PLN akan menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan jaminan pembayaran gas, BBM, dan batu bara.
"Fasilitas kredit itu murni revolving pengadaan energi dengan masa tenor selama 1 tahun," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII-DPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir menilai usulan alokasi subsidi listrik 2010 yang mencapai Rp43,25 triliun masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan alokasi subsidi 2009 sebesar Rp42,46 triliun.
Menurutnya, komposisi penggunaan bahan bakar untuk tenaga listrik PLN pada 2010 diyakini akan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi 2009.
"Komposisi penggunaan minyak sudah lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara. Namun, subsidi masih mengacu pada komponen harga BBM. Kenapa harga batu bara tidak dimasukkan dalam perhitungannya."
Dia mengatakan dengan berkurangnya penggunaan BBM akan memengaruhi biaya operasional jaringan listrik sehingga asumsi BPP tenaga listrik juga turun. (12)
Oleh Firman Hidranto
Bisnis Indonesia
PLTU Pangkalan Susu & Tarahan dibiayai BRI
JAKARTA: Konsorsium perbankan dalam negeri yang dipimpin Bank BRI akan mendanai proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan PLTU Tarahan II, Lampung Selatan dengan nilai US$328 juta.
Wadirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rudiantara mengatakan BRI akan membentuk konsorsium bank dalam negeri untuk membiayai dua proyek pembangkit tersebut.
"Hari ini [kemarin] kami akan berbicara dengan mereka [BRI]. Mereka telah komitmen dan tinggal masalah teknis saja. Yang jelas, BRI akan jadi lead dari konsorsium itu," ujarnya kemarin.
PLTU Pangkalan Susu dan PLTU Tarahan II merupakan bagian dari proyek 10.000 megawatt (MW) tahap I. PLTU Pangkalan Susu yang berlokasi di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara itu direncanakan dibangun dengan kekuatan 400 MW.
Proyek itu bernilai US$270 juta rencananya akan dibangun oleh konsorsium yang melibatkan Chuan Dong China, PT Bagus Karya Jakarta dan PT Nincek Bandung.
Khusus PLT Tarahan II, proyek bernilai US$154,27 juta dan Rp595,1 miliar itu dimenangkan oleh kontraktor Jiangxi Electric Power Overseas Engineering dan PT Adhi Karya. Proyek pembangkit yang berlokasi di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan itu berkapasitas 2x100 MW.
Pendanaan BRI untuk kedua PLTU itu merupakan bagian dari total kesediaan pembiayaan bank kepada PLN senilai 8,35 triliun dengan perincian Rp5,1 triliun untuk program pembangunan 10.000 MW dan fasilitas modal kerja atau operasional Rp3,2 triliun.
Modal kerja
Dalam rangka fasilitas modal kerja, BRI kembali telah mencairkan dana untuk fasilitas modal kerja kepada PLN sebesar Rp750 miliar.
Perjanjian kredit telah ditandatangani masing-masing Wadirut PLN Rudiantara dan Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam kemarin.
Menurut Rudiantara, PLN akan menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan jaminan pembayaran gas, BBM, dan batu bara.
"Fasilitas kredit itu murni revolving pengadaan energi dengan masa tenor selama 1 tahun," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII-DPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir menilai usulan alokasi subsidi listrik 2010 yang mencapai Rp43,25 triliun masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan alokasi subsidi 2009 sebesar Rp42,46 triliun.
Menurutnya, komposisi penggunaan bahan bakar untuk tenaga listrik PLN pada 2010 diyakini akan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi 2009.
"Komposisi penggunaan minyak sudah lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara. Namun, subsidi masih mengacu pada komponen harga BBM. Kenapa harga batu bara tidak dimasukkan dalam perhitungannya."
Dia mengatakan dengan berkurangnya penggunaan BBM akan memengaruhi biaya operasional jaringan listrik sehingga asumsi BPP tenaga listrik juga turun. (12)
Oleh Firman Hidranto
Bisnis Indonesia
Wadirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rudiantara mengatakan BRI akan membentuk konsorsium bank dalam negeri untuk membiayai dua proyek pembangkit tersebut.
"Hari ini [kemarin] kami akan berbicara dengan mereka [BRI]. Mereka telah komitmen dan tinggal masalah teknis saja. Yang jelas, BRI akan jadi lead dari konsorsium itu," ujarnya kemarin.
PLTU Pangkalan Susu dan PLTU Tarahan II merupakan bagian dari proyek 10.000 megawatt (MW) tahap I. PLTU Pangkalan Susu yang berlokasi di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara itu direncanakan dibangun dengan kekuatan 400 MW.
Proyek itu bernilai US$270 juta rencananya akan dibangun oleh konsorsium yang melibatkan Chuan Dong China, PT Bagus Karya Jakarta dan PT Nincek Bandung.
Khusus PLT Tarahan II, proyek bernilai US$154,27 juta dan Rp595,1 miliar itu dimenangkan oleh kontraktor Jiangxi Electric Power Overseas Engineering dan PT Adhi Karya. Proyek pembangkit yang berlokasi di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan itu berkapasitas 2x100 MW.
Pendanaan BRI untuk kedua PLTU itu merupakan bagian dari total kesediaan pembiayaan bank kepada PLN senilai 8,35 triliun dengan perincian Rp5,1 triliun untuk program pembangunan 10.000 MW dan fasilitas modal kerja atau operasional Rp3,2 triliun.
Modal kerja
Dalam rangka fasilitas modal kerja, BRI kembali telah mencairkan dana untuk fasilitas modal kerja kepada PLN sebesar Rp750 miliar.
Perjanjian kredit telah ditandatangani masing-masing Wadirut PLN Rudiantara dan Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam kemarin.
Menurut Rudiantara, PLN akan menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan jaminan pembayaran gas, BBM, dan batu bara.
"Fasilitas kredit itu murni revolving pengadaan energi dengan masa tenor selama 1 tahun," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII-DPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir menilai usulan alokasi subsidi listrik 2010 yang mencapai Rp43,25 triliun masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan alokasi subsidi 2009 sebesar Rp42,46 triliun.
Menurutnya, komposisi penggunaan bahan bakar untuk tenaga listrik PLN pada 2010 diyakini akan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi 2009.
"Komposisi penggunaan minyak sudah lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara. Namun, subsidi masih mengacu pada komponen harga BBM. Kenapa harga batu bara tidak dimasukkan dalam perhitungannya."
Dia mengatakan dengan berkurangnya penggunaan BBM akan memengaruhi biaya operasional jaringan listrik sehingga asumsi BPP tenaga listrik juga turun. (12)
Oleh Firman Hidranto
Bisnis Indonesia
Tiga Bank BUMN Biayai Dua PLTU Rp3,94 Triliun
Jakarta (ANTARA News) - Tiga bank BUMN memberikan kredit sindikasi senilai Rp3,94 triliun untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan-Lampung dan PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara.
Kredit sindikasi yang dipimpin oleh Bank BRI dengan jumlah kredit Rp1,38 triliun, Bank BNI dan Bank Mandiri masing-masing Rp1,28 triliun.
Perjanjian kredit sindikasi ini telah ditandatangani oleh Direktur BRI Asmawi Syam, Direktur Bank BNI Riswandi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Agus Mertayasa, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar dan disaksikan oleh Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.
Direktur BNI Riswandi mengatakan kredit sindikasi tersebut untuk membiayai 85 persen dari total nilai proyek dari PLTU Tarahan dan PLTU Pangkalan Susu.
Menurut Riswandi, pembiayaan sektor kelistrikan merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek bisnis sangat baik dalam beberapa tahun ke depan.
"Hingga kini permintaan pasarnya jauh lebih tinggi dibanding kapasitas PLN memasok listrik ke konsumen," katanya.
Bank BNI saat ini telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk PLTU Indramayu Rp343,69 miliar, PLTU Rembang Rp465,13 miliar, PLTU Labuan Rp1,37 triliun, PLTU Tanjung Awar-awar Rp635,44 miliar dan paket empat proyek PLTU (Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua) Rp519,91 miliar.
Selain itu Bank BNI juga sedang memroses kredit untuk proyek induk pembangkit dan jaringan luar Jawa-Bali Rp700 miliar dan proyek transmisi gardu induk Areva Rp73,84 miliar.
Dengan demikian total fasilitas kredit yang telah diberikan dan yang sedang diproses Bank BNI untukl proyek PLN mencapai Rp6,26 triliun.
Sedangkan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Agus Mertayasa mengatakan kredit sindikasi tersebut berjangka waktu 10 tahun sejak perjanjian ini.
Kredit sindikasi senilai Rp3,94 triliun atau setara 328,480 juta dolar AS untuk pembiayaan porsi valas dari kedua proyek PLTU tersebut.
Untuk proyek PLTU ini Bank Mandiri telah menyalurkan kredit senilai Rp1,13 triliun untuk PLTU Labuan, Indramayu dan Rembang.
Hingga Juni 2009, dari ketiga proyek PLTU tersebut posisi kredit yang sudah ditarik oleh PLN telah mencapai Rp711,5 miliar.
Kredit sindikasi yang dipimpin oleh Bank BRI dengan jumlah kredit Rp1,38 triliun, Bank BNI dan Bank Mandiri masing-masing Rp1,28 triliun.
Perjanjian kredit sindikasi ini telah ditandatangani oleh Direktur BRI Asmawi Syam, Direktur Bank BNI Riswandi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Agus Mertayasa, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar dan disaksikan oleh Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.
Direktur BNI Riswandi mengatakan kredit sindikasi tersebut untuk membiayai 85 persen dari total nilai proyek dari PLTU Tarahan dan PLTU Pangkalan Susu.
Menurut Riswandi, pembiayaan sektor kelistrikan merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek bisnis sangat baik dalam beberapa tahun ke depan.
"Hingga kini permintaan pasarnya jauh lebih tinggi dibanding kapasitas PLN memasok listrik ke konsumen," katanya.
Bank BNI saat ini telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk PLTU Indramayu Rp343,69 miliar, PLTU Rembang Rp465,13 miliar, PLTU Labuan Rp1,37 triliun, PLTU Tanjung Awar-awar Rp635,44 miliar dan paket empat proyek PLTU (Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua) Rp519,91 miliar.
Selain itu Bank BNI juga sedang memroses kredit untuk proyek induk pembangkit dan jaringan luar Jawa-Bali Rp700 miliar dan proyek transmisi gardu induk Areva Rp73,84 miliar.
Dengan demikian total fasilitas kredit yang telah diberikan dan yang sedang diproses Bank BNI untukl proyek PLN mencapai Rp6,26 triliun.
Sedangkan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Agus Mertayasa mengatakan kredit sindikasi tersebut berjangka waktu 10 tahun sejak perjanjian ini.
Kredit sindikasi senilai Rp3,94 triliun atau setara 328,480 juta dolar AS untuk pembiayaan porsi valas dari kedua proyek PLTU tersebut.
Untuk proyek PLTU ini Bank Mandiri telah menyalurkan kredit senilai Rp1,13 triliun untuk PLTU Labuan, Indramayu dan Rembang.
Hingga Juni 2009, dari ketiga proyek PLTU tersebut posisi kredit yang sudah ditarik oleh PLN telah mencapai Rp711,5 miliar.
Subscribe to:
Posts (Atom)