Monday, July 22, 2013

Perusahaan China-Malaysia Bangun Sawah Rp 20 Triliun di Indonesia


Liputan6.com, Kuala Lumpur : Kelompok agribisnis China-Malaysia tengah berupaya membangun lahan persawahan dan proyek pengolahan terpadu pada November mendatang di Indonesia. Dengan dana investasi US$ 2 miliar (Rp 20,3 triliun), perusahaan China ini berharap bisa memasuki pasar berkembang di tanah air sekaligus memenuhi pasokan beras domestik.
Seperti dilansir dari Malaysia Chronicle, Senin (22/7/2013), perusahaan perkebunan China Liaoning Wufeng Agricultural telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Malaysian Amarak Group dan perusahaan lokal Indonesia, Tri Indah Mandiri.
Wufeng merupakan pemodal utama dalam rencana pengembangan dan pengolahan padi dan kedelai di Subang, Jawa Barat, Indonesia. Amarak diketahui berkontribusi sebesar 20% dari investasi awal di tanah air tersebut. Sebuah laporan menyatakan jumlah investasi tersebut bisa berkembang mencapai US$ 5 miliar (Rp 50,8 triliun).
CEO Wufeng, Ma Dian Cheng mengatakan perusahaannya akan segera mendirikan anak perusahaan lokal lain atas nama Wufeng di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengadaan beberapa fasilitas proses pengolahan beras terpadu dengan Amarak.
Ma mengatakan 80% dari produksi kelompok perusahaan tersebut akan memenuhi pasar Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui akan memproduksi cuka dan minyak dari olahan padi.
Setelah ekstraksi minyak, sekam akan dibakar dan bisa menghasilkan listrik untuk keperluan penggilingan padi. Sementara hasi penggilingan padi dengan silika sendiri dapat digunakan untuk manufaktur ban.
"Dengan fasilitas pengolahan kami, tak ada satupun yang terbuang. Kami adalah perintis dari berbagai teknologi di China dan kami ingin berbagi manfaat teknologi tersebut pada Indonesia," jelas Ma.
Dia lebih lanjut menjelaskan, investasi di Indonesia dapat berkisar di harga US$ 1 miliar hingga US$ 2 miliar yang diperuntukan bagi berbagai penelitian teknis.
Tri Indah sendiri tengah bekerja sama dengan para petani lokal guna menyiapkan 50 ribu hektare (ha) lahan percobaan di Jawa Barat.
Ma mengatakan perusahaan akan berkolaborasi dengan sejumlah universtias lokal untuk mengembangkan teknologi pengolahan padi dan menghasilkan beras berkualitas tinggi.
Sementara Wufeng berencana mengimpor sebagian besar mesin pengolahannya dari China dan menggeser semua mesin lokal yang ada. Ma memastikan kualitas mesinnya lebih baik daripada yang ada di Indonesia.
Sejak didirikan pada 2000, Wufeng memiliki 24 lahan dan 2 ribu karyawan di provinsi Liaoning, China. Perusahaannya terus gencar melakukan perluasan bisnis ke Thailand, Vietnam, Kamboja dimana banyak padi ditanam untuk memasok kebutuhan beras di kawasan China daratan.
Proyek di Indonesia akan menjadi usaha patungan Wufeng yang pertama dan diharapkan dapat memenuhi pasar luar negeri. Direktur Amarak Saadiah Osman mengatakan, usaha patungannya tersebut akan menyediakan modal untuk menggarap lebih dari satu juta hektare lahan persawahan di Indonesia.
Ma mengatakan rencananya untuk tinggal di Indonesia dalam waktu lama mengingat investasi agrikultur membutuhkan kesabaran untuk memperoleh return.
"Kami akan tinggal di Indonesia, karena negara ini pun menyambut baik niat kami," ujar Ma. Dari penawaran saham perdananya pada publik di Shanghai atau Hong Kong tahun ini, dia berencana menambah investasinya sebesar US$ 1 miliar. (Sis/Shd)

Thursday, July 18, 2013

Tiap bayi lahir di Indonesia terbebani utang negara Rp 8 juta

MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di penghujung kekuasaannya. Sebab, tahun depan Indonesia akan memiliki pemimpin baru yang dipilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

Namun, di penghujung pemerintahannya, utang luar negeri Indonesia ternyata malah semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), utang Indonesia, per Mei 2013 sudah mencapai 2.036 triliun.

Jumlah itu bertambah Rp 186 triliun hanya dalam kurun waktu enam bulan. "Hasil LKPP (Laporan Keuangan pemerintah pusat) yang diterbitkan oleh BPK tahun 2012, di mana pada akhir Bulan Desember 2012, utang RI baru mencapai Rp 1.850 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (17/7).

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pertumbuhan penduduk Indonesia per tahunnya adalah 1,49 persen. Pada 2013 ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 250 juta orang.

"Bertambahnya jumlah penduduk tersebut disebabkan masih tingginya tingkat fertilitas," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal pada pembukaan Parenting Education Dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2013, Rabu (17/7) di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur.

Artinya, dengan jumlah utang luar negeri yang dimiliki Indonesia saat ini, tiap penduduk dan bayi yang baru dilahirkan ke bumi Indonesia secara otomatis langsung terbebani utang negara sebesar Rp 8.114.000. Jumlah itu diperoleh dari Rp 2.036 triliun dibagi Rp 250 juta penduduk.

Tak hanya itu, besarnya jumlah utang yang dimiliki saat ini menandakan Indonesia tengah menuju menjadi negara bangkrut. Sebab, tanda-tanda menjadi negara bangkrut antara lain adalah; utang pemerintah terus menumpuk, aset negara atau tanah beserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta, cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan luar biasa, dan pemerintah tidak mampu lagi membayar gaji aparatur negara.

"Lihat saja sekarang, di mana, pada akhir bulan Desember masih USD 112.8 miliar, dan pada akhir bulan Juni sudah tergerus menjadi USD 98.1 miliar," kata Ucok.

Menurut Uchok, utang luar negeri Indonesia semakin membengkak akibat pinjaman yang dilakukan oleh 16 kementerian, lembaga maupun BUMN untuk menggarap proyek pembangunan. Meski proyek sudah berjalan, rupanya pengembalian utang belum sepenuhnya selesai.

16 Kementerian itu antara lain; Kementerian Keuangan (USD 871,1 juta atau Rp 8,3 triliun), Kementerian Negara PPN/BAPPENAS (USD 302 juta atau Rp 2,8 triliun), Kementerian Pertahanan (USD 227,1 juta atau Rp 2,1 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (USD 165,5 juta atau Rp 1,5 triliun), PT PLN (USD 59 juta atau Rp 567,2 miliar), Kementerian Perhubungan (USD 45.6 juta atau Rp 438,6 miliar), (Kementerian Dalam Negeri (USD 21,2 juta atau Rp 204,1 miliar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (USD 8,9 juta atau Rp 86,1 miliar).

Sementara, Kementerian Kesehatan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 8,4 juta atau Rp 81,1 miliar, Badan Meteorologi dan Geofisika (USD 7,6 juta atau Rp 72,9 miliar), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (USD 1,6 juta atau Rp 15,7 miliar), Kementerian Komunikasi dan Informatika (USD 984,4 ribu atau Rp 9,4 miliar), Kementerian Pertanian (USD 912,8 ribu atau Rp 8,7 miliar), PT Pertamina (USD 353,7 ribu atau Rp 3,3 miliar), Kementerian Agama (USD 262,2 ribu atau Rp 2,5 miliar), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (USD 7331 atau Rp 70,3 juta).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menilai pemerintah tak memiliki kemauan kuat untuk melunasi utang. Jika ada niat, Indonesia bisa menjadi negara mandiri.

"Pemerintah tidak memiliki kemauan kuat. Jelas mampu," kata Arif saat dihubungi merdeka.com.

Secara sumber daya alam dan manusia, Indonesia merupakan negara yang amat kaya. Saking kayanya, grup musik Koes Plus sampai-sampai pernah membuat lagu dengan judul 'Kolam susu'.

Dalam lagu itu salah satu liriknya berbunyi 'Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.' Lirik itu menggambarkan begitu kayanya Indonesia dengan tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, nyatanya Indonesia malah tak bisa lepas dari utang.
Sumber: Merdeka.com

Tuesday, July 16, 2013

Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu Unit 3 dan 4,2 × 200 MW


PLN BANGUN PLTU PANGKALAN SUSU

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji dan Chief Representative
Sinohydro Corporation Limited, Deng Xi mewakili konsorsium
Sinohydro Corporation Limited – PT Nusantara Energi Mandiri sebagai kontraktor pembangunan ikut menyaksikan Direktur Pengadaan Strategis dan Energi Primer, Bagiyo Riawan menandatangani kontrak pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu Unit 3 dan 4,2 × 200 MW di desa Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, di PLN Kantor Pusat, Jakarta, Senin (15/7).

Proyek PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan 4 ini penting untuk menambah pasokan listrik ke Sumatera Utara yang dalam
beberapa waktu lalu mengalami keterbatasan cadangan listrik. sesuai kontrak akan diselesaikan dalam waktu 42 bulan untuk unit 3 dan 45 bulan untuk unit 4. Konsorsium mendapatkan dana pembangunan dari Preferential Buyer’s Credit Pemerintah Republik Rakyat China dan anggaran PLN (APLN). Nilai kontrak proyek PLTU Pangkalan Susu adalah USD 235,964,273 dan Rp 196 miliar.