Mudah Mengurus STNK hilang.

Mungkin anda pernah mengalami kehilangan STNK kenderaan? Sehingga membuat aktivitas kita jadi sedikit terganggu ketika kita harus pergi-pergi. Alasannya, karena tidak ada STNK, takutnya kena tilang.

Tidak perlu cemas. Ternyata, proses mengurus STNK yang hilang itu tidak terlalu rumit. Hanya dengan Rp 50.000 dan mengurusnya sendiri, STNK baru sudah bisa kamu miliki.

Dilansir dari Humas Polri, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu syarat-syarat dan prosedur pengurusan.

Pertama yaitu syarat-syarat data dan kelengkapan. Siapkan KTP pemilik kendaraan (asli dan fotokopi), kemudian fotokopi STNK Anda yang hilang, plus Surat Keterangan hilang STNK dari polsek atau polres wilayah Anda, serta BPKB asli dan fotokopi.

Nah, sebelum kita bahas prosedurnya, buat kamu yang STNK nya masih ada ditangan, ada baiknya STNK kamu difoto copy, surat-surat berharga lainnya (SIM, KTP, STNK, BPKB). Tujuannya supaya kita adan arsipkalau nanti misalnya barang asli hilang.

Kalau udah punya persyaratan data yang disebutkan diatas, ikuti langkah selanjutnya :

1. Cek fisik kendaraan Anda. Fotokopi hasil cek fisiknya.

2. Mengisi formulir pendaftaran.

3. Mengurus cek blokir (mengurus surat keterangan STNK hilang dari samsat), berisi keterangan keabsahan STNK terkait, misalnya tidak diblokir atau dalam pencarian. Lampirkan hasil cek fisik kendaraan.

4. Mengurus pembuatan STNK baru di loket BBN II. Lampirkan semua persyaratan data dan surat keterangan hilang dari samsat.

5. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bila telah dibayar, maka bebas biaya pajak.

6. Membayar biaya pembuatan STNK baru.

7. Pengambilan STNK dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

KNTI Nyatakan Serius Mereboisasi Register 8/L

Langkat, 29/4 (Antara) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Region Sumatera, menyatakan serius mereboisasi 817 hektare mangrove atau bakau di kawasan hutan register 8/L Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

“Upaya ini kita lakukan untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove dengan tanaman baru dari alih fungsi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di sana,” kata Presedium Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI) Region Sumatera, Tajruddin Hasibuan, di Brandan Barat, Selasa.

Selama ini, menurut dia, kondisi hutan Register 8/L memprihatinkan akibat beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

“Hampir 1.200 hektare tanaman mangrove di Register 8/L Brandan Barat rusak karena alih fungsi lahan, tetapi sekarang sudah bisa dihijaukan kembali,” ujar dia.

Diakuinya, penghijauan kembali hutan mangrove di kawasan Register 8/L tidak terlepas dari partisipasi para nelayan, perempuan nelayan maupun masyarakat yang peduli terhadap pentingnya pelestarian hutan mangrove di kawasan itu.

Disebutkannya, saat ini terdapat 350.000 batang mangrove yang sudah ditanami dalam kondisi tumbuh subur di lokasi tersebut.

“Sebanyak 15.000 jiwa warga yang tersebar di delapan desa, turut aktif merehabilitasi hutan mangrove yang sebelumnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Upaya tersebut, menurutnya, dilakukan KNTI Region Sumatera semata-mata untuk kepentingan nelayan dan keluarganya agar pendapatan mereka bisa meningkat seperti puluhan tahun yang lalu.

“Hasilnya sudah dirasakan kini oleh nelayan dan perempuan nelayan, dimana ekonomi mereka kita tumbuh dan pendapatannya semakin meningkat, ujar dia.

Tajuddin menambahkan, upaya menghijaukan kembali kawasan Register 8/L hingga kini masih dihadapkan dengan tantangan, terutama dari investor perusahaan perkebunan sawit seperti UD Harapan Sawita, PT Pelita Nusantara Sejahtera, yang diduga terus berupaya untuk meluluhlantakkan inisiatif masyarakat tersebut.

Pada saat ini juga masih ada lembaga yang mengaku telah melakukan rehabilitasi seluas 300 hektare di Desa Lubuk Kertang yang bernama YAGASU.

Lembaga ini selalu menjual laporan kepada pihak”founding” tertentu untuk mengelola lahan di kawasan Register 8/l.

Bahkan, lanjut dia, pihak YAGASU disebut-sebut sudah menandatangani kontrak selama 20 tahun dan menerima dana pengelolaan untuk masa 10 tahun ke depan. (ANT/KR-IFZ)

Hutan Mangrove Tingkatkan Pendapatan Perempuan Nelayan

Langkat, Sumut, 28/4 (Antara) – Keberadan hutan mangrove yang ditanam kembali dilahan alihfungsi perkebunan kelapa sawit di kecamatan Brandan Barat telah meningkatkan pendapatan perempuan nelayan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Terjadi peningkatan pendapatan ekonomi nelayan di Brandan Barat,” kata Ketua Perempuan Nelayan Tradisional Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Rahimah, di Brandan Barat, Senin.
Rahimah menjelaskan, setelah nelayan bersama kaum perempuan kembali menanami hutan mangrove – yang selama ini telah beralihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit – pendapatan nelayan terus semakin meningkat.

Kalau sebelumnya pendapatan nelayan Rp500 ribu per bulan, kini bisa meningkat menjadi Rp2,5 juta per bulannya.

“Tentu ini berdampak positif bagi ekonomi nelayan, karena kawasan tempat mencari ikan sekarang sudah hijau setelah ditanami mangrove,” ungkap Rahimah.

Rahimah juga menyampaikan selain pendapatan nelayan semakin meningkat, dengan kembalinya fungsi hutan mangrove, seperti semula tempat berkembang biaknya biota laut seperti ikan, udang, kepiting, kerang, tentu dari mangrove ini juga bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan, minuman dan kosmetik.

Sekarang ini sudah diaktifkan pelatihan bagi perempuan nelayan seperti membuat makanan dari bahan mangrove, termasuk minuman, maupun juga kosmetik, yang diolah langsung oleh tangan terampil yang sudah dibina dan diberikan pelatihan.

“Sekitar 150 perempuan yang sudah dilatih untuk mengolah mangrove, direncanakan akan dikembangkan juga di berbagai tempat lainnya,” katanya.

Ini menunjukkan kecenderungan positif. Apalagi bila pemerintah setempat juga memberikan dukungan terutama dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perikanan dan Keluatan ataupun Kehutanan dan Perkebunan.

Secara terpisah Presedium Region Sumatera Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Tajruddin Hasibuan menjelaskan bahwa sekarang ini organisasi yang dipimpinnya sudah melakukan penghijauan kembali hutan mangrove di Brandan Barat.

Hampir 300.000 batang mangrove yang kita tanam di reguster 8/L yang ada di kecamatan tersebut, terutama di desa Lubuk Kertang dan sekitarnya.

“Mudah-mudahan dengan hijaunya kembali hutan mangrove ini,maka pendapatan ribuan nelayan akan semkain meningkat,” katanya.

Ia mengajak membangun kembali kawasan hijau pesisir pantai timur Langkat yang selama ini telah punah akibat dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan menanam maka pendapatan puluhan ribu nelayan Langkat mulai Secanggang, Tanjungpura, Gebang, Babalan, Sei Lepan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang, akan semakin bertambah.(ANT/T.KR-IFZ/B/E.S. Syafei/E.S. Syafei)

KNTI Sumatera Reboisasi Mangrove Di Langkat

Langkat, 24/4 (Antara) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Sumatera melakukan penanaman kembali atau reboisasi mangrove di lahan register 8/L Desa Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat.

“Di lahan register 8/L Desa Lubuk Kertang, kami melakukan penanaman 25.000 batang mangrove,” kata Presedium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Region Sumatera Tajruddin Hasibuan di Langkat, Kamis.

Ia menjelaskan, penanaman mangrove di pesisir Kecamatan Brandan Barat ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya di kawasan yang sama beberapa bulan yang lalu.

Kegiatan reboisasi itu juga melibatkan puluhan perempuan nelayan yang peduli terhadap penghijauan.

Selama ini kawasan tersebut telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan ini bertemakan “Menyelamatkan Mangrove, Keluarga Nelayan Tuai Kesejahteraan,” sekaligus juga dalam rangka memperingati Hari Bumi 2014.

Tajruddin menambahkan, sedikitnya 15.000 jiwa nelayan yang tersebar di delapan desa dan kelurahan, yaitu Perlis, Lubuk Kasih, Kelantan, Pangkalan Batu, Sei Bilah, Teluk Meku, kini turut aktif merehabilitasi hutan mangrove itu.

Dari berbagai kegiatan reboisasi yang dilakukan organisasi tersebut bersama masyarakat setempat, kini di lahan itu sudah bisa diselamatkan 1.200 hektare hutan mangrove, dan 525 hektare di antaranya telah direhabilitasi.

Bahkan seluas 292 hektare di antaranya telah dikembalikan fungsinya setelah sebelumnya dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2009 oleh PT PNS.

Pihak KNTI Region Sumatera berharap, melalui penanaman kembali mangrove, kawasan hutan di pesisir Brandan Barat itu dapat kembali terjaga kelestariannya dan populasi biota laut, seperti ikan, udang, kepiting, kerang di kawasan tersebut semakin meningkat.

Dengan demikian, perekonomian 4.500 jiwa masyarakat nelayan Brandan Barat akan relatif lebih baik.

Secara terpisah, Kordinator Perempuan Nelayan Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Rahimah menjelaskan bahwa sekarang ini pendapatan masyarakat nelayan di wilayah itu mulai meningkat pascareboisasi mangrove.

“Penghasilan nelayan sekarang ini bisa mencapai sekitar Rp2,5 juta per bulan, setelah mangrove kembali ditanami,” katanya.

Diakuinya, perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah itu tidak terlepas dari peran KNTI dan Kiara menggiatkan reboisasi mangrove.

Bahkan, lanjutnya, kaum perempuan di pesisir Brandan Barat kini juga bisa memperoleh tambahan penghasilan dari usaha kerajinan yang menggunakan bahan baku berbasis mangrove.

Para pengrajin di daerah itu menggunakan tanaman mangrove untuk dijadikan bahan baku sirup, makanan, maupun juga obat-obatan. (ANT/KR-IFZ)

Perempuan Pesisir Langkat Dilatih Mengolah Mangrove

Langkat, 23/4 (Antara) – Sebanyak 150 orang kaum perempuan di sekitar pesisir Kabupaten Langkat, persisnya di Kecamatan Brandan Barat, dilatih mengolah mangrove menjadi beragam produk bernilai ekonomis guna meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kami memberikan pelatihan kepada 150 perempuan nelayan untuk mengolah berbagai produk kerajinan berbasis bahan baku mangrove,” kata Presedium Region Sumatera Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Tajruddin Hasibuan di Stabat, Rabu.

Ia menjelaskan, pelatihan yang dilakukan bekerja sama dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.

Dalam pelatihan tersebut, kata dia, perempuan nelayan dilatih mengolah mangrove menjadi makanan, minuman, sirup, obat-obatan dan kosmetika.

Kegiatan ini bertajuk “Menyelamatkan Mangrove, Keluarga Nelayan Tuai Kesejahteraan”.

Selain melakukan pengolahan terhadap mangrove, lanjut dia, kaum perempuan nelayan bersama suami mereka juga ikut dilibatkan dalam penanaman pohon mangrove sebanyak 15.000 batang di Register 8/L Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat.

Sementara itu, Koordinator Perempuan Nelayan Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Raimah mengemukakan, kehidupan nelayan di daerah itu mulai meningkat pendapatannya setelah hutan mangrove ditanami kembali di kawasan pesisir daerah itu.

“Kalau dulunya, penghasilan suami mereka hanya Rp500 ribu per bulan dari mencari ikan, sekarang setelah mengrove tumbuh hijau, penghasilan nelayan makin meningkat,” ucapnya.

Menurutnya, penghasilan nelayan tradisional di daerah itu kini bisa mencapai Rp2,5 juta per bulan dari hasil menangkap ikan.

Diakuinya, peningkatan populasi ikan dan udang di sekitar pesisir Brandan Barat sekarang ini tidak terlepas dari peran KNTI dan Kiara bersama nelayan melakukan penanaman kembali hutan mangrove.

Sebelumnya, di lokasi tersebut banyak ditanami kelapa sawit.

“Ini merupakan bukti nyata, kalau kita mau sama-sama menghijaukan kembali hutan mangrove, kehidupan nelayan bisa makin meningkat di mana pun dia berada di seluruh perairan Kabupaten Langkat ini,” ujarnya. (ANT/KR-IFZ)

Mulai Hari ini, Seluruh PNS Wajib Pakai Email Domain @pnsmail.go.id

Jakarta - Pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia tak terkecuali wajib memakai email denan domain @pnsmail.go.Id. Aturan ini berlaku resmi mulai 1 Januari dan resmi hari ini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dalam upaya percepatan reformasi birokrasi.

Seperti dikutip dari Setkab.go.id, Kamis (2/12/2014), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar juga sudah mengeluarkan edaran melalui Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013. 

Isinya meminta, setiap PNS agar menggunaan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.Id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id.

Menurut Azwar masih banyak ditemukan pegawai/pejabat yang menggunakan email non pemerintah sebagai alat komunikan persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. 

"Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara," jelas Azwar dalam situs Setkab.

Karena itu, Kementerian PAN-RB menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komumikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia.

Hal itu dimaksudkan juga agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah

"Email ini tidak mengesampingkan pemanfaatan email resmi kementerian/lembaga/pemda yang sudah ada, dan dimanfaatkan oleh PNS," jelas Azwar.

Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id. Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail.

Disebutkan dalam Surat Edaran itu, dukungna layanan dilakukan melalui admin@pnsmai.go.Id. Sementara informasi dan pendaftaran alamat email di PNSMail dapat diakses melalui www.pnsmail.go.Id.

Ditegaskan dalam Surat Edaran itu, PNSMail dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, khususnya dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan dari sisi penyelenggaraannya.

Kurs Dolar AS Ganggu Kinerja Tambang di Sumut

MedanBisnis - Medan. Kenaikan mata uang dolar AS terhadap rupiah yang sudah menyentuh level Rp 12.000, diakui manajemen perusahaan Martabe mulai mengganggu kinerja pertambangan emas di Sumatera Utara itu. Bahkan jika kenaikan dolar berlangsung lama, dipastikan kinerja tambang kerepotan.

Senior Manager Komunikasi Korporat Tambang Emas Martabe, Katarina Siburian Hardono, mengemukakannya menjawab wartawan di sela pelatihan wartawan bertajuk "Mari Kenali Dinamika Pertambangan Indonesia" di Parapat, Minggu (1/12).

Kenaikan dolar saat ini telah mengakibatkan Tambang Emas Martabe milik G-Resources Group Ltd ini, kesulitan meraup keuntungan. Pasalnya, perusahaan harus melakukan pengetatan anggaran pengeluaran dan memotong berbagai biaya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi.

Perusahaan tambang yang tercatat di bursa saham Hong Kong ini bahkan harus memotong biaya eksplorasi hingga 50% dari anggaran semula atau hanya sekitar US$ 10 juta. Hal ini pun menyebabkan terganggunya eksplorasi atau penemuan cadangan emas di lokasi lainnya, menambah lokasi Pit Purnama saat ini.

Tidak hanya di eksplorasi, kata Katarina, pemangkasan juga dilakukan untuk biaya-biaya yang sifatnya non-esensial (tidak terkait langsung dengan produksi tambang). Walau demikian, dia menambahkan, pihaknya tidak akan memotong biaya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). 

Demikian juga pengurangan karyawan, tidak akan dilakukan. Namun pada semester I tahun 2013, perekrutan karyawan baru sempat dihentikan karena karena alasan tren harga emas dan nilai tukar rupiah itu sendiri."Walau demikian, kami akan berupaya sedapat mungkin mencapai target produksi emas dan perak sesuai target. Tahun 2013, target produksi emas 280.000 ounce dan perak 1,7 juta ounce," katanya. 

Kecipratan
Katarina mengatakan, Tambang Emas Martabe di Desa Aek Pining Batangtoru Tapsel ini, pada semester I tahun 2013 meraup pendapatan sebesar US$ 119,5 juta dari penjualan 82.845 ounce emas dan 453.614 ounce perak.

Pada semester itu, pihaknya meraup keuntungan laba bersih US$ 29,28 juta atau setara Rp 278,160 miliar (US$ 1 = Rp 9.500) . Dari jumlah itu, Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel kecipratan 5% atau Rp 13, 908 miliar.

Kemudian 40% atau Rp 5,563 miliar dari Rp 13,908 miliar diwajibkan membantu pembangunan 15 desa lingkar tambang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan MoU sebelumnya. Sisanya, yakni Rp 8,344 miliar untuk Pemprovsu 30% atau Rp 2,503 miliar dan 70% atau Rp 5,841 miliar untuk Pemkab Tapsel. (benny pasaribu)