Gurindam Dua Belas

Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam serta shalawatnya Nabi yang akhirul zaman serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba’du dari pada itu maka tatkala sampailah Hijratun Nabi 1263 Sunnah kepada dua puluh tiga hari bulan Rajab Selasa mana telah ta’ali kepada kita yaitu Raja Ali Haji mengarang satu gurindam cara Melayu yaitu boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya gurindam itu hanya dua belas pasal di dalamnya.

“SIMPAN YANG INDAH

IALAH ILMU YANG MEMBERI FAEDAH”

INI GURINDAM PASAL YANG PERTAMA

Barang siapa tiada memegang agama

Segala-gala tiada boleh dibilang nama

Barang siapa mengenal empat

Maka yaitulah orang yang ma’rifat

Barang siapa mengenal Allah

Suruh dan tegaknya tiada ia mengalah

Barang siapa mengenal diri

Maka telah mengenal Tuhan yang bahari

INI GURINDAM PASAL YANG KEDUA

Barang siapa yang mengenal tersebut

Tahulah ia makna takut

Barang siapa meninggalakan sembahyang

Seperti rumah tiada bertiang

Barang siapa meninggalakan puasa

Tidaklah mendapat dua termasa

Barang siapa meninggalakan zakat

Tiadalah hartanya beroleh berkat

Barang siapa meninggalakan haji

Tiadalah ia menyempurnakan janji

INI GURINDAM PASAL YANG KETIGA

Apabila terpelihara mata

Sedikitlah cita-cita

Apabila terpelihara kuping

Khabar yang jahat tiadalah damping

Apabila terpelihara lidah

Niscahaya dapat daripadanya faedah

Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan

Daripada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh

Keluarlah fi’il yang tiada senonoh

Anggota tengah hendaklah ingat

Disitulah banyak orang yang hilang semangat

Hendakalah pelihara kaki

Daripada berjalan yang membawa rugi

INI GURINDAM PASAL YANG KEEMPAT

Hati itu kerajaan di dalam tubuh

Apabila dengki sudah bertanah

Datanglah daripadanya beberapa anak panah

Mengumpat dan memuji hendakalah pikir

Disitulah banyak orang tergelincir

Pekerjaan marah jangan dibela

Nanti hilang akal di kepala

Jika sedikitpun berbuat bohong

Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

Tanda orang yang amat celaka

Aib dirinya tiada ia sangka

Bakhil jangan diberi singgah

Itulah perompak yang amat gagah

Barang siapa yang sudah besar

Janganlah kelakuannya membuat kasar

Barang siapa perkataan kotor

Mulutnya itu umpama ketor

Di mana tahu salah diri

Jika tidak orang lain yang berperi

Pekerjaan takbur jangan direpih

Sebelum mati didapat juga sepih

INI GURINDAM PASAL YANG KELIMA

Jika hendak mengenal orang berbangsa

Lihatlah kepada budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang berbahagia

Sangat memelihara yang sia-sia

Jika hendak mengenal orang yang mulia

Lihatlah kepada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang yang berilmu

Bertanya dan belajar tidaklah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal

Di dalam dunia mengambil bekal

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai

Lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai

INI GURINDAM PASAL YANG KEENAM

Cahari olehmu akan sahabat

Yang boleh dijadikan obat

Cahari olehmu akan guru

Yang boleh tahukan tiap seteru

Cahari olehmu akan istri

Yang boleh menyerahkan diri

Cahari olehmu akan kawan

Pilih segala orang yang setiawan

Cahari olehmu kan abdi

Yang ada baik sedikit budi

INI GURINDAM PASAL YANG KETUJUH

Apabila banyak berkata-kata

Disitulah jalan masuk dusta

Apabila banyak berlebih-lebihan suka

Itulah tanda hampirkan duka

Apabila kita kurang siasat

Itulah tandah pekerjaan hendak sesaat

Apabila anak tidak dilatih

Jika besar bapaknya letih

Apabila banyak mencela orang

Itulah tanda dirinya kurang

Apabila orang yang banyak tidur

Sia-sia sahajalah umur

Apabila mendengar akan khabar

Menerimanya itu hendaklah sabar

Apabila mendengar akan aduan

Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

Apabila perkataan yang lemah lembut

Lekaslah segala orang mengikut

Apabila perkataan yang amat kasar

Lekaslah orang gusar

Apabila pekerjaan yang amat benar

Tidak boleh orang berbuat honar

INI GURINDAM PASAL YANG KEDELAPAN

Barang siapa khianat akan dirinya

Apalagi kepada yang lain

Kepada dirinya ia aniaya

Orang itu jangan engkau percaya

Lidah suka membenarkan dirinya

Daripada yang lain dapat kesalahannya

Daripada memuji diri hendaklah sabar

Biar daripada orang datangnya kabar

Orang yang suka menampakakan jasa

Setengah daripada sirik mengaku kuasa

Kejahatan diri sembunyikan

Kebaikan diri diamkan

Keaiban orang jangan dibuka

Keaiban diri hendaklah sangka

INI GURINDAM PASAL YANG KESEMBILAN

Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan

Bukannya manusia yaitulah syaitan

Kejahatan seorang perempuan tua

Itulah iblis punya penggawa

Kepada segala hamba-hamba raja

Di situlah syaitan tempatnya manja

Kebanyakan orang yang muda mudi

Di situlah syaitan punya jamuan

Adapun orang tua yang hemat

Syaitan tak suka membuat sahabat

Jika orang muda kuat berguru

Dengan syaitan jadi berseteru

INI GURINDAM PASAL YANG KESEPULUH

Dengan bapak jangan durhaka

Supaya allah tidak murka

Dengan ibu hendaklah hormat

Supaya badan dapat selamat

Dengan anak jagalah lalai

Supaya boleh naik di tengah balai

Dengan kawan hendaknya adil

Supaya tangannya jadi kapil

INI GURINDAM PASAL YANG KESEBELAS

Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

Hendaklah jadi kepala

Buang perangai yang cela

Hendaklah memagang amanat

Buanglah khianat

Hendakalah marah

Dahulukan hujjah

Hendak murahkan

INI GURINDAM PASAL YANG KEDUABELAS

Raja mufakat dengan menteri

Seperti kebun berpagar duri

Betul hati kepada raja

Tanda jadi sebarang kerja

Hukum adil di atas rakyat

Tanda raja beroleh inayat

Kasihkan orang yang berilmu

Tanda rahmat atas dirimu

Hormat akan orang yang pandai

Tanda mengenai kasa dan cindai

Ingatkan dirinya mati

Itulah asal berbuat bakti

Akhirat itu terlalu nyata

Kepada hati yang tidak buta

Menteri Desa Minta Informasi Dana Desa Dipajang di Masjid

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, meminta ke seluruh kepala desa di Indonesia memajang dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat ke sejumlah titik informasi.

"Bisa dipajang di tempat ibadah, pos kamling, dan sejumlah titik kumpul masyarakat desa," kata Marwan di Kantor Asosiasi Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bekasi, Rabu (17/2).

Menurut dia, hal itu dimaksudkan agar tercipta transparansi penggunaan dana desa yang tahun ini sekitar Rp 700 juta untuk setiap desa. Sehingga, seluruh masyarakat desa bisa mengawasi penggunaannya.

Menurut Marwan, tahun ini pemerintah pusat menyiapkan dana desa sekitar Rp 46 triliun lebih, untuk puluhan ribu desa seluruh Indonesia. Dana desa itu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa.

"Pembangunan harus dilakukan masyarakat desa, tidak boleh ada kontraktor masuk, dikelola desa dan memberdayakan masyarakat desa. Jadi dana itu berputar di desa itu sendiri," kata dia.

Marwan menambahkan, pihaknya memperingatkan kepada aparatur desa, kecamatan bahkan Pemerintah Kabupaten yang macam-macam dengan dana desa.

"Jangan sampai ada yang mengutip sedikit pun dana desa, dana desa harus utuh dari pemerintah pusat ke kas desa," kata Marwan.

Sumber: Merdeka

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola

Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di desa sudah diayunkan menuju desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera baik dalam tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan, maupun pelaksanaan pembangunan di desa.

Untuk menuju kearah tersebut, tentu tidaklah mudah. Membutuhkan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja berkeberlanjutan.

Terkait pengadaan barang dan jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius. Bahkan, sampai saat ini masih ada kepala desa belum mengetahui tentang pengadaan barang/jasa di desa. Hal ini terjadi, selain minim sosialisasi dan informasi, juga dipengaruhi oleh SDM yang ada di setiap desa.

Untuk memperkuat implementasi UU Desa. Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah, telah menerbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dalam pembukaan peraturan kepala LKPP disebutkan, bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Pengadaan Barang/Jasa di Desa, berbeda dengan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.45 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Dalam Perpres tersebut, Kepala Unit Layanan Pengadaan/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memiliki Setifikat Ahli Pengadaan/Barang Jasa. Sedangkan, dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dipersyaratkan harus memiliki sertifikat.

Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (Baca: Permendagri No.113 Tahun 2014).

"Sertifikat yang harus dimiliki oleh pelaksana pengadaan barang/jasa di desa adalah nilai-nilai etika pelakunya". Apakah desa-desa kita akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera di masa mendatang, ditentukan sejauh mana etika para Pengelola Keuangan Desa.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa Secara Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan bahan material di wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. (Lihat: Pasal 4 Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013).

Dalam kondisi Pengadaaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu. (Lihat: Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP No.13 tahun 2013)

Dalam pasal 7A  peraturan LKPP No.22 tahun 2015 disebutkan, Bupati dan Walikota yang belum menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa berpedoman pada Peraturan Kepala ini, atau praktik yang berlaku di desa sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Nilai Pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

Dalam pasal selanjutnya disebutkan, dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus menerapkan prinsip-prinsip; Efesien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong, dan Akuntabel.

Sedangkan etika yang harus dipenuhi dalam dalam pengadaan barang/jasa di Desa meliputi; Bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa serta patuh pada perundang-undangan yang berlaku. 

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa

UU Desa telah memberikan kesempatan bagi Desa untuk mengatur dan menjalankan pembangunan desa sendiri, mulai dari proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri program atau kegiatan pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Untuk bisa melahirkan dokumen perencanaan desa yang baik, maka seluruh komponen masyarakat desa harus ikut terlibat. Dengan adanya keterlibatan, maka akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pendalaman tentang Proses Perencanaan Desa, silahkan Baca Buku Saku Ke-6 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Setelah dokumen RPJMDes, dan dokumen RKPDes selesai. Maka setiap desa akan memiliki Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Lalu, tahapan apa yang mesti harus dilakukan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan. Dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa 

Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2) Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan RAB

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Standard harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat menggunakan standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB sebagai berikut:

• Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan.
• Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud.
• Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa.
• Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB). Silahkan Donwload Format RAB

2. Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kaur/Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin:

• Penggunaan anggaran secara efisien efisien
• Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan
• Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)
• Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa
• Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa.

Prioritas bagi warga dan atau pengusaha desa setempat, serta barang dan jasa yang tersedia atau dapat disediakan di desa setempat, mengandung maksud untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lolal/desa. Dengan demikian, memberikan dampak yang nyata bagi perkembangan eknomi masyarakat desa. Namun, proses pengadaan itu harus tetap berdasar pada ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan.

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2014, diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.Dengan demikian, setiap Bupati/Wali Kota wajib menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tatacara dan menggariskan ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa. (Lihat: Kumpulan Peraturan tentang Desa)

Salah satu peraturan tentang pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Kepala (Perka) LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam Perka ini disebutkan, prinsip pengadaan barang dan jasa Desa dilakukan Secara Swakelola.

3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:

• Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.
• Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.
• Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa.
• Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

4. Pembayaran

Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

• Kepala Seksi/Kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa
• Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
• Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

Catatan: Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala Seksi/Kaur/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. 

Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.