MedanBisnis - Medan. Kenaikan mata uang dolar AS terhadap rupiah yang sudah menyentuh level Rp 12.000, diakui manajemen perusahaan Martabe mulai mengganggu kinerja pertambangan emas di Sumatera Utara itu. Bahkan jika kenaikan dolar berlangsung lama, dipastikan kinerja tambang kerepotan.
Senior Manager Komunikasi Korporat Tambang Emas Martabe, Katarina Siburian Hardono, mengemukakannya menjawab wartawan di sela pelatihan wartawan bertajuk "Mari Kenali Dinamika Pertambangan Indonesia" di Parapat, Minggu (1/12).
Kenaikan dolar saat ini telah mengakibatkan Tambang Emas Martabe milik G-Resources Group Ltd ini, kesulitan meraup keuntungan. Pasalnya, perusahaan harus melakukan pengetatan anggaran pengeluaran dan memotong berbagai biaya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi.
Perusahaan tambang yang tercatat di bursa saham Hong Kong ini bahkan harus memotong biaya eksplorasi hingga 50% dari anggaran semula atau hanya sekitar US$ 10 juta. Hal ini pun menyebabkan terganggunya eksplorasi atau penemuan cadangan emas di lokasi lainnya, menambah lokasi Pit Purnama saat ini.
Tidak hanya di eksplorasi, kata Katarina, pemangkasan juga dilakukan untuk biaya-biaya yang sifatnya non-esensial (tidak terkait langsung dengan produksi tambang). Walau demikian, dia menambahkan, pihaknya tidak akan memotong biaya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
Demikian juga pengurangan karyawan, tidak akan dilakukan. Namun pada semester I tahun 2013, perekrutan karyawan baru sempat dihentikan karena karena alasan tren harga emas dan nilai tukar rupiah itu sendiri."Walau demikian, kami akan berupaya sedapat mungkin mencapai target produksi emas dan perak sesuai target. Tahun 2013, target produksi emas 280.000 ounce dan perak 1,7 juta ounce," katanya.
Kecipratan
Katarina mengatakan, Tambang Emas Martabe di Desa Aek Pining Batangtoru Tapsel ini, pada semester I tahun 2013 meraup pendapatan sebesar US$ 119,5 juta dari penjualan 82.845 ounce emas dan 453.614 ounce perak.
Pada semester itu, pihaknya meraup keuntungan laba bersih US$ 29,28 juta atau setara Rp 278,160 miliar (US$ 1 = Rp 9.500) . Dari jumlah itu, Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel kecipratan 5% atau Rp 13, 908 miliar.
Kemudian 40% atau Rp 5,563 miliar dari Rp 13,908 miliar diwajibkan membantu pembangunan 15 desa lingkar tambang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan MoU sebelumnya. Sisanya, yakni Rp 8,344 miliar untuk Pemprovsu 30% atau Rp 2,503 miliar dan 70% atau Rp 5,841 miliar untuk Pemkab Tapsel. (benny pasaribu)
