Wednesday, August 27, 2008

ASEAN Setuju RI, Thailand, Vietnam Bangun PLTN

Sepuluh negara anggota ASEAN tidak memiliki keberatan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dilaksanakan oleh tiga negara anggotanya, yakni, Indonesia, Vietnam dan Thailand, tegas Ketua Ad-hoc TWGENPP ASEAN.

"Ke-10 negara ASEAN tidak ada keberatan sama sekali," kata Ketua Ad-hoc Technical Working Group on the Establishment of Nuclear Power Plants (TWGENPP) ASEAN Prof Dr Carunia Firdausy di sela TWGENPP yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu dan dihadiri perwakilan dari delapan negara ASEAN. Perwakilan dari Kamboja dan Myanmar tidak hadir.

PLTN dalam prinsip Indonesia, urai Deputi Menristek bidang Dinamika Masyarakat itu, merupakan langkah untuk meminimalisasi ketergantungan Indonesia terhadap minyak yang semakin mahal dan batubara yang berdampak pada lingkungan dan pemanasan global.

Ia juga mengingatkan, Indonesia hanya akan mengembangkan PLTN sebesar empat persen saja dari rencana bauran energi nasional pada 2025, sedangkan 96 persen lainnya masih bersandar pada batubara, minyak, gas, serta pengembangan energi air, panas bumi, biofuel, dan lain-lain.

Sementara itu Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Dr Adi Wardoyo yang mewakili Indonesia mengatakan, Asean dalam pertemuan AMM justru mendukung perlu dikembangkannya teknologi nuklir di Asean, khususnya menyikapi semakin langkanya energi fosil.

"Filosofi Indonesia dalam mengembangkan nuklir adalah hanya untuk tujuan damai, yakni PLTN, memprioritaskan keamanan dan keselamatan serta karena adanya dorongan kebutuhan, misalnya minyak yang sekarang sebesar 24 persen dihabiskan untuk listrik, di masa datang harus diturunkan menjadi hanya tiga persen," katanya.

Pada forum tersebut, masing-masing negara memaparkan rencana nasionalnya mengenai PLTN.

Selain Indonesia yang memiliki program pembangunan PLTN berkapasitas 1.000 MWe sebanyak empat unit dimulai pada 2016, Vietnam juga menegaskan rencananya membangun PLTN dengan kapasitas 2x1.000 MWe pada 2018 dan Thailand 2x1.000 MWe pada 2021.

Sementara itu perwakilan dari Malaysia Mohd Amin Sharifuldin Saleh mengatakan, bagi Malaysia nuklir bukan pilihan, namun semakin menarik untuk mulai dipikirkan.

Sedangkan Nonilo A Pena dari Filipina mengatakan, Filipina sudah memiliki rencana pengembangan PLTN sama seperti Indonesia, sejak 1950-an, namun terpaksa batal karena faktor-faktor politik.

"Kami sudah akan mengembangkan PLTN di Bataan, Pulau Luzon, tapi ketika terjadi insiden Three Mile Island di AS pada 1979, pembangunan konstruksinya ditunda. Lebih tidak beruntung lagi ketika terjadi kecelakaan Chernobyl pada 1986 kontrak pembangunan PLTN dibatalkan," katanya.

Sedangkan Dr Vincent SOH dari Singapura mengatakan, karena Singapura hanya negara kecil, maka belum berpikir membutuhkan PLTN.

Ditanya apakah kehadiran Singapura berarti tidak keberatan terhadap program PLTN Indonesia, ia hanya menjawab bahwa kehadirannya di forum TWGENPP ini hanya menyatakan posisi Singapura yang belum butuh PLTN.

"Di forum ini Indonesia dan negara-negara Asean lainnya melakukan 'sharing' info untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah disepakati dalam Asean Miniterial Meeting on Scienece and Technology (AMMST) di Myanmar pada 16-17 Desember 2007. Indonesia menjadi Chairmannya dan Vietnam wakilnya," kata Carunia.

Pada forum itu Indonesia, Thailand dan Vietnam mengusulkan persiapan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi dan didorong oleh kesepakatan para menteri di Asean Ministers on Energy Meeting (AMEM) untuk menggali isu keamanan nuklir. (Ant)

No comments: