Saturday, December 5, 2009

PLTU Pangkalan Susu & Tarahan dibiayai BRI

JAKARTA: Konsorsium perbankan dalam negeri yang dipimpin Bank BRI akan mendanai proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan PLTU Tarahan II, Lampung Selatan dengan nilai US$328 juta.

Wadirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rudiantara mengatakan BRI akan membentuk konsorsium bank dalam negeri untuk membiayai dua proyek pembangkit tersebut.

"Hari ini [kemarin] kami akan berbicara dengan mereka [BRI]. Mereka telah komitmen dan tinggal masalah teknis saja. Yang jelas, BRI akan jadi lead dari konsorsium itu," ujarnya kemarin.

PLTU Pangkalan Susu dan PLTU Tarahan II merupakan bagian dari proyek 10.000 megawatt (MW) tahap I. PLTU Pangkalan Susu yang berlokasi di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara itu direncanakan dibangun dengan kekuatan 400 MW.

Proyek itu bernilai US$270 juta rencananya akan dibangun oleh konsorsium yang melibatkan Chuan Dong China, PT Bagus Karya Jakarta dan PT Nincek Bandung.

Khusus PLT Tarahan II, proyek bernilai US$154,27 juta dan Rp595,1 miliar itu dimenangkan oleh kontraktor Jiangxi Electric Power Overseas Engineering dan PT Adhi Karya. Proyek pembangkit yang berlokasi di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan itu berkapasitas 2x100 MW.

Pendanaan BRI untuk kedua PLTU itu merupakan bagian dari total kesediaan pembiayaan bank kepada PLN senilai 8,35 triliun dengan perincian Rp5,1 triliun untuk program pembangunan 10.000 MW dan fasilitas modal kerja atau operasional Rp3,2 triliun.

Modal kerja

Dalam rangka fasilitas modal kerja, BRI kembali telah mencairkan dana untuk fasilitas modal kerja kepada PLN sebesar Rp750 miliar.

Perjanjian kredit telah ditandatangani masing-masing Wadirut PLN Rudiantara dan Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam kemarin.

Menurut Rudiantara, PLN akan menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan jaminan pembayaran gas, BBM, dan batu bara.

"Fasilitas kredit itu murni revolving pengadaan energi dengan masa tenor selama 1 tahun," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII-DPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir menilai usulan alokasi subsidi listrik 2010 yang mencapai Rp43,25 triliun masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan alokasi subsidi 2009 sebesar Rp42,46 triliun.

Menurutnya, komposisi penggunaan bahan bakar untuk tenaga listrik PLN pada 2010 diyakini akan lebih kecil dibandingkan dengan kondisi 2009.

"Komposisi penggunaan minyak sudah lebih sedikit dibandingkan dengan batu bara. Namun, subsidi masih mengacu pada komponen harga BBM. Kenapa harga batu bara tidak dimasukkan dalam perhitungannya."

Dia mengatakan dengan berkurangnya penggunaan BBM akan memengaruhi biaya operasional jaringan listrik sehingga asumsi BPP tenaga listrik juga turun. (12)

Oleh Firman Hidranto
Bisnis Indonesia

No comments: