DPRD Langkat Rekomendasikan PLTU Dit

DPRD Langkat merekomendasikan Pemkab untuk menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang dibangun di Pangkalan Susu, karena dinilai lebih menonjol kerugiannya daripada manfaatnya ke masyarakat Langkat.

Alasan itu dikemukakan Ketua DPRD Langkat, H Syafruddin Basyir, kepada wartawan menyusul pencermatan yang dilakukan pihaknya atas aspirasi masyarakat dan temuan legislatif di beberapa aspek.

“Kehadiran PLTU ternyata memberikan keprihatinan cukup besar kepada masyarakat, nah akibatnya masyarakat Langkat lah yang nantinya menahankan akibatnya,” kata Basyir saat dihubungi, Rabu (1/7).

Tokoh Golkar ini menjelaskan, kajian berdasarkan tinjauan lapangan pihaknya (legislatif) menemukan beberapa kejanggalan diantaranya tentang perizinan serta dampak negatif ditimbulkan di lokasi pembangunan PLTU.

Ironisnya, sambung dia, untuk proyek besar seperti pembangunan PLTU itu, perizinannya sama sekali tidak ada. Makanya, Pemkab diminta responsif untuk hal itu. Sebab, bukan tidak mungkin dari hal sepele seperti dalam pengurusan izin menyebabkan Pemkab akan terus dilecehkan.

Contoh lainnya, ucap Basyir, pembangunan PLTU tersebut menyebabkan rusaknya tempat penangkaran udang yang dibiayai APBD Langkat Rp1,2 miliar dan praktis tak dapat digunakan lagi, padahal tempat penangkaran baru saja dibangun. Selain itu, juga mengakibatkan rusaknya kawasan hutan disana.

Sejatinya dalam pembangunan itu, Pemkab melakukan pengkajian mendalam diantaranya mengenai keberadaan pipa-pipa milik PT Pertamina dilokasi itu. Bahkan, bukan tidak mungkin dalam pembangunan itu terjadi insiden sebabkan bocornya pipa dimaksud dan akibatnya menyebabkan rakyat sengsara. Apalagi, saat ini pipa-pipa tersebut sudah terancam hancur terutama di jalan masuk proyek PLTU.

Persoalan lain yang tak kalah menariknya, tentang bekas galian C atau untuk tanah timbun disekitar proyek PLTU sekarang ini dibiarkan menganga (terbuka). Diketahui, untuk penggalian itu dibolehkan (benarkan) hanya 1,6 Ha tetapi kenyataannya dilapangan ditemukan 2,6 Ha.

“Kalau kita berbicara tentang penyerapan tenaga kerja, sudah contoh kasusnya ketika PT Pertamina dahulu. Banyakan pekerja (Pertamina), asalnya juga dari luar dan tidak ada istilah mengistimewakan putra Langkat,” beber Basyir ketika disinggung tentang tenaga kerja dari Langkat.

Karenanya, Basyir mengisyaratkan (rekomendasikan) kepada Pemkab agar secepatnya menutup PLTU tersebut. Guna menghindari, beragam contoh kasus seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Widodo salah seorang staf PLTU yang berhasil dihubungi wartawan menjelaskan, pihaknya sudah mengetahui adanya rekomendasi dikeluarkan DPRD Langkat tersebut. Bahkan, dirinya menantang DPRD Langkat yang terkesan hanya berasumsi. Pasalnya, seluruh perizinan (prinsip) sedang dalam proses karena urusannya lintas departemen.(***)

Sumber : Harian Suara Sumut