Saatnya Aceh Urus Sendiri Penyelenggaraan Haji

Banda Aceh, (Analisa) Pemerintahan Aceh dibawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf diharapkan agar dapat segera mengurus sendiri persoalan yang menyangkut pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.

"Saya kira, sudah waktunya Aceh mengelola sendiri penyelenggaraan haji. Aceh punya kewenangan khusus dan punya hubungan baik dengan Arab Saudi. Sebaiknya Aceh menghentikan segala urusan dengan lembaga/kementerian di Jakarta," ujar pemerhati kebijakan publik Aceh, Teuku Neta Firdaus, Selasa (17/7). Menurutnya, kembali mencuatnya isu korupsi dalam pengelolaan ibadah haji juga ikut berpengaruh bagi maju-mundur perekonomian Aceh.

"Jamaah haji Aceh atau umat Islam Indonesia masih harus membayar mahal untuk menunaikan ibadah haji dengan pelayanan yang buruk. Ongkos naik haji sangat mahal dibandingkan Malaysia yang pelayanan jauh lebih baik. Tidak ada pelayanan istimewa dari ongkos mahal itu," jelasnya.

Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh ini mengungkapkan jarak pemondokan haji masih jauh dari Masjidil Haram sehingga BPIH yang mahal menjadi tidak layak dan tidak realistis.

Menurutnya, bukan rahasia umum jika pelayanan haji Indonesia masih jauh dari memuaskan. Berbagai kasus dugaan korupsi yang terkuak misalnya kuota siluman, korupsi tiket, pakaian, tas, peci, vaksinasi, makhtab, katering jemaah, dan transit haji.

Diduga pemilik-pemilik hotel memberi "persenan" terkait transit haji ini dengan total nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurut Neta, Aceh sebenarnya mampu mengelola sendiri jemaah hajinya. Selama ini ibadah umrah mampu diselenggarakan banyak lembaga/biro swasta dengan pelayanan berkualitas.

Jika Aceh mengelola haji sendiri tidak akan terjadi benturan karena Undang-Undang (UU) No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pasti bisa mengakomodirnya.

"Jadi, sudah saatnya Aceh di bawah kepemimpinan Zaini-Muzakir, ibadah haji dikelola sendiri," tegasnya. (mhd)